Tingkatkan Daya Saing Global, Telkom Dukung Sertifikasi Halal 497 UMKM Binaan

Jakarta, tvOnenews.com – Sebagai perusahaan milik negara yang berupaya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) senantiasa mendukung UMKM binaannya untuk dapat bersaing secara nasional maupun internasional. 

Untuk itu, Telkom bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia membantu penerbitan sertifikat halal bagi 248 UMKM binaan Rumah BUMN Telkom. 

Penyerahan sertifikat halal secara simbolis digelar di Kantor Pusat PT Surveyor Indonesia, Jakarta beberapa waktu lalu dan dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono serta Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia, Saifuddin Wijaya. Selain itu, hadir pula Deputy EVP Divisi SOE Service Telkom, Fajar Wibawa dan Kepala Pusat Registrasi & Sertifikasi Halal BPJPH, Hj. Siti Aminah, M.Pd.I beserta para tamu undangan lainnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah mengatakan, "sertifikasi terbagi menjadi dua, ada yang sertifikat gratis dan ada yang reguler. Beberapa masuk kategori reguler, cuma ada ribuan di antaranya. Tetapi itu menjadi bagian penting agar proses sertifikat halal sesuai amanat Presiden RI.”

Sertifikasi halal diperkirakan akan menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia untuk menembus pasar global karena status kehalalan tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di pasar internasional. 

Potensi UMKM ini juga disadari oleh pemerintah sehingga dibentuk UU Cipta Kerja dan UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai UMKM bersertifikat halal. Di lain pihak, untuk membangun UMKM bersertifikat halal perlu melalui beberapa tahapan. 

Baca Juga

Upaya Tekan Kemiskinan, PTPN I Regional 5 Salurkan Bantuan dan Modal Rp30,43 Miliar

Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang terkendala masalah biaya. Berdasarkan data GAPMMI (Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia), terdapat 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman kecil dan hanya 10% saja yang sudah mengantongi sertifikat halal. Data tersebut menggambarkan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan target sebesar 10 juta sertifikasi halal hingga tahun 2024. 

Untuk itu, dukungan segenap pihak diharapkan mempercepat pencapaian tersebut. Dikarenakan sertifikasi halal memiliki kaitan dengan aspek yang luas di antaranya menyangkut kebersihan, bisnis, perdagangan internasional, pasar, reputasi, hingga isu global lainnya.