Samakan Food Estate dengan Tanam Paksa Zaman Belanda, Pakar IPB Ini Paparkan Alasan Buyarnya Mimpi Kedaulatan Pangan Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com-Kegagalan food estate sebagai proyek strategis nasional di bidang pangan karena pendekatan yang militeristik, mirip tanam paksa di zaman Belanda. Pendapat ini disampaikan Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri.

“Food Estate era Jokowi ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo sehingga warna militerisme pertanian terjadi. Dalam pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda. Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau koersif,” ujarnya, Sabtu (25/11/2023).

Salah satu kelemahan terbesarnya adalah proses yang tidak melibatkan petani. Padahal, ujar Didin, Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia dan Indonesia kebagian untuk membangun Food Estate. Sayangnya, food estate hanya berbasis korporasi dan tak melibatkan petani dalam proses pelaksanaannya.

“Hal ini berdampak kepada nasib petani serta lingkungan ekologis yang rusak serta makin memperburuk konflik agraria. Petani tidak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut, padahal mereka itulah menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya termasuk tercapainya swasembada di era Orba (1980-90) maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya,” ujarnya.

Sebenarnya, tambah Didin, food estate yang mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas pernah terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua, lalu  dilanjutkan Era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara. 

Baca Juga

Hadiri Open House di Cikeas, Pengamat Nilai Upaya Relasasi Antara Anies Baswedan dan Partai Demokrat

Lahan gambut yang sangat luas hanya ditanami tanaman monokultur dan banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional hanya akan memperbesar konflik agraria. Sementara, swasembada pangan tak tercapai. 

“Buktinya impor pangan jalan terus," tambah Didin. 

Kritik pada food estate bukan hanya dari pakar, calon presiden Anies Baswedan menyampaikan tinjauan kritisnya soal food estate. Bila jadi presiden Anies akan menggulirkan agenda pangan berupa contract farming. Contract farming berpendekatan desentralisasi dan memberi kepastian untuk seluruh petani.

Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.(bwo)