Menu Pencegahan Stunting di Depok Hanya Sop Sawi dan Tahu, Wapres RI Bakal Bentuk Tim Pengecekan

Jakarta, tvOnenews.com - Menu pencegahan stunting di Depok hanya nasi, sawi, kuah sop dan tahu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal membentuk tim untuk mengecek menu tersebut. 

Hal ini menanggapi laporan masyarakat soal menu pencegahan stunting di Kota Depok yang diberitakan.

Untuk diketahui, stunting atau keterlambatan pertumbuhan merupakan masalah gizi kronis yang sering terjadi pada anak-anak di dunia termasuk Indonesia.

"Saya sudah mendapatkan berita bahwa Pak Wapres akan membentuk tim untuk mengecek. Silakan saja karena saya kira bagus untuk dicek," ujar Muhadjir kepada awak media di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023). 

Dia pun meminta kepada semua kepala daerah dan pejabat daerah agar tidak main-main terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan angka stunting Indonesia sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang. 

Menu pencegahan stunting di Depok hanya sop sawi dan tahu, Wapres RI bakal bentuk tim pengecekan. Dok: Farid Nurhakim-tvOne

"Tetapi saya minta betul kepada semua kepala daerah untuk tidak main-main dengan penyediaan makanan tambahan ini dalam rangka untuk penanganan stunting ini karena ini berkaitan dengan target dari presiden yang 14 persen," kata Muhadjir. 

Selain itu, lanjut dia, hal ini bertujuan agar menyiapkan generasi emas pada tahun 2045. 

Menurut Muhadjir, generasi yang baru lahir sekarang atau yang berumur tiga tahun akan sangat dibutuhkan tenaganya ke depan untuk Indonesia. 

"Jadi saya mohon tidak hanya di daerah tertentu semua pejabat daerah untuk tidak main-main dalam menggunakan anggaran terutama APBD," ucap dia. 

Muhadjir juga menyarankan agar dana daerah dan dana desa dapat digunakan bersama-sama untuk pencegahan stunting. 

Menurut dia, lebih baik memberikan gizi yang berlimpah dibandingkan tidak memenuhi gizi yang cukup. 

"Memang kita belum menetapkan patokan secara pasti dan saya kira itu tidak perlu karena sebetulnya justru kita dorong pemberian makanan tambahan itu berbasis kearifan lokal," ungkap Muhadjir.