Sleman, DIY - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku akan masuk partai politik untuk memuluskan jalan menuju pemilihan presiden tahun 2024. Kang Emil menegaskan paling lambat pada tahun depan ia akan masuk parpol yang memiliki citra pancasilais.
Dijelaskan RK, alasannya memilih partai yang berideologi Pancasila karena sebagai bentuk politik jalan tengah agar bisa diterima masyarakat.
"Politik jalan tengah yang saya pilih. Bagi saya jalan tengah itu kebutuhan kita pada hari ini untuk merangkul agar tidak terlalu ke kanan dan ke kiri, meski dianggap tidak jelas," jelasnya.
Disinggung terkait peluangnya untuk diusung dalam pilpres 2024, mantan Walikota Bandung ini memilih untuk menunggu pinangan parpol. Pasalnya partai politik lah yang mempunyai legitimasi untuk bisa mengusung seseorang sebagai calon presiden.
"Saya tunggu pintunya dibuka karena yang punya kuncinya kan ada di partai politik," ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, Kang Emil juga menyampaikan berbagai prestasi yang telah dicapai Jawa Barat di bawah kepemimpinannya. Salah satunya, Jabar sukses meningkatkan realisasi jumlah investasi sebesar Rp.107 triliun selama periode Januari hingga September 2021.
Jumlah ini menjadi yang tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan propinsi lainnya. RK menjelaskan, tingginya jumlah dana investasi yang masuk tak lepas dari sikap proaktif yang ia tunjukkan sebagai gubernur untuk mempromosikan Jawa Barat ke banyak negara.
"Rezeki itu harus dijemput bukan ditunggu. Ibarat jaga warung, jika hanya menunggu pelanggan datang maka ekonomi tidak jalan. Kami melakukan politik ketok pintu. Bayangkan saja sepedaan dan motoran dengan banyak dubes, sampai tukeran batik dengan Dubes Korea," urainya.
RK menambahkan, ia bahkan harus keliling dunia untuk menawarkan peluang investasi dengan membawa buku khusus soal project investasi berikut harganya.
"Itulah kenapa investasi Jawa Barat jadi nomor satu karena kita ketok pintu. Saya selalu bawa buku "menu". Misalnya buka halaman enam, ada proyek rumah sakit dan ini harganya. Proaktif dan ketok pintu. Rezeki harus dijemput, cuma sistemnya belum mendukung," terangnya.
Sistem yang dimaksud tersebut, lanjut RK, adalah selama ini banyak kebijakan yang harus menunggu arahan dari pemerintah pusat soal kerja sama investasi dengan negara lain. Padahal peluang kerja sama tersebut harusnya bisa dilakukan dari daerah sendiri secara proaktif.
"Saya sudah pernah bilang ke Bu Menlu, tolong kami dikasih diplomat, pegawai Kemenlu tapi ngantornya di Gedung Sate, tapi tidak diiyakan. Akhirnya saya harus keliling dunia," pungkasnya. (Andri Prasetiyo/Buz).
Load more