'Pasang Badan', Bahlil Sebut Wacana Tiga Periode dan Penundaan Pemilu adalah Ucapannya!

Jakarta, tvOnenews.com-Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bahlil Lahadalia 'pasang badan' pada tuduhan sejumlah fungsionaris PDIP adanya keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatan jadi tiga periode dan isu penundaan Pemilu 2024. Bahlil menyebut kedua wacana itu  datang dari dirinya, bukan dari siapapun.

"Saya mau sampaikan ya, yang ngomong pertama tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media, dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu yang juga dihadiri capres Prabowo Subianto. 

Saat itu Politisi Partai Golkar itu mengaku memiliki argumen yang jelas, yaitu menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia saat pandemi COVID-19 tahun 2021. Dia menjelaskan saat itu sebagian besar aspirasi dari dunia usaha menyarankan kalau bisa Pemilu 2024 ditunda. Hanya, wacana itu baru bisa dilakukan apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Tapi saya katakan bahwa itu  harus ada aturannya, silahkan aspirasi itu diserahkan kepada parlemen dan hukum memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan, ya monggo, kalau tidak, ya tidak usah," ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu mengapa isu tersebut kembali ramai dibicarakan, padahal dirinya tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP diduga disebabkan oleh hal sederhana.  Adian mengungkit Jokowi yang berkali-kali minta surat rekomendasi ke PDIP terkait dirinya yang akan maju di Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta hingga Pilpres 2014. Menurut Adian, persoalan bermula dari PDIP yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.  "Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023). (bwo)