Jakarta, tvonenews.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan suara warga Pulau Rempang kepada Komisi VI DPR RI. Bahlil mengatakan warga Pulau Rempang butuh investasi dan terlibat dalam pelaksanaan investasi tersebut serta direlokasi tak jauh dari tempat asalnya.

"Apa permintaan mereka? Yang pertama, mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat lima kali pun, Rempang ini nggak jalan kalau tidak ada investasi. Tapi juga hargai kami masyarakat Melayu, kampung ini karena kami sudah turun temurun (di sini)," kata Bahlil dalam raker dengan Komisi VI DPR, Senin (2/10/2023).

Bahlil mengatakan datang langsung ke Rempang dan melakukan audiensi langsung. Ia juga berdialog dengan warga kampung adat, termasuk mengimami mereka shalat maghrib bersama.

Dalam dialog tersebut, ia mengklarifikasi soal apa yang sebenarnya terjadi serta mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait lahan Rempang. Diskusi bahkan berlanjut dari pukul 19.00 hingga 22.30 malam.

Masyarakat, lanjut Bahlil, juga tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Mereka menginginkan tetap berada di Rempang. Mereka pun menuntut hak mereka terkait relokasi, termasuk mata pencaharian sebagai nelayan.

Pemerintah, kata Bahlil, memenuhi aspirasi masyarakat agar tidak direlokasi ke Pulau Galang, melainkan ke Kampung Tanjung Banon, yang terletak di laut yang sama dan berjarak tidak sampai 1 km. "Jadi masih di pantai yang sama, kalau lewat darat sekitar 3 km," kata Bahlil.

Di sisi lain, masyarakat setempat juga menyampaikan kepada Bahlil ingin terlibat langsung di dalam investasi, termasuk misalnya menjadi kontraktor atau pemasoknya.
 
"Mereka juga ingin kuburan-kuburan, kampung-kampung tua itu jangan diapa-apain. Itulah aspirasi mereka," kata Bahlil.

Menteri Bodoh

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang.

"Jadi tidak semua 17 ribu (lahan digunakan). Saya kadang bingung, kita katakan informasi liar itu lebih shahih dari informasi yang benar," katanya.

Ia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.

"Ini penting saya luruskan, karena ada yang bilang ini Menteri Investasi bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohongi publik atau bohong terhadap investasi yang saya sampaikan kemudian tidak terealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh bangetlah," ujarnya.

Bahlil juga menambahkan, awal mula konflik di Rempang, Kepulauan Riau, berawal dari kesalahpahaman mengenai informasi liar yang beredar bahwa akan ada relokasi.

Itu terjadi saat perwakilan kementerian teknis akan melakukan pengukuran lahan yang akan dieksekusi. Namun, saat tim akan masuk ke areal, ada informasi liar yang beredar bahwa akan ada relokasi.
 
"Kemudian, saudara-saudara saya di sana tidak salah juga. Karena informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan dengan pohon yang ditumbangkan," kata Bahlil.

Padahal, lanjut Bahlil, jalur yang dipalang itu merupakan jalan utama yang tidak hanya menghubungkan kampung adat Rempang tetapi juga jalan lainnya. Lantas, setelah beberapa hari jalan ditutup, aparat kemudian membuka palang yang berujung gesekan dengan masyarakat.
 
"Jadi ini mis-nya sebenarnya di situ. Awal mulanya di situ. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang keluar, yang belum tentu benar. Lahirlah itu gas air mata," katanya.

10 Proyek Besar di Pulau Rempang

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, total investasi di Rempang, Kepulauan Riau, senilai 11,6 miliar dolar AS atau setara Rp174 triliun. Bahlil menyebut investasi ini merupakan proyek pembangunan ekosistem industri yang besar.

Bahlil menuturkan nantinya di kawasan tersebut bukan hanya ada perusahaan kaca asal China yakni Xinyi Group, namun juga beberapa perusahaan lainnya.

"Jadi 11,6 miliar dolar AS ini bukan hanya bikin pabrik kaca, tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini (yang investasi), bukan hanya Xinyi tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain," kata Bahlil.

Bahlil merinci setidaknya ada 10 proyek yang akan digarap sebagaimana disepakati dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi International Investments Limited pada 28 Juli 2023 lalu.

Ke 10 proyek tersebut yaitu pembangunan kawasan industri terintegrasi; pabrik pemrosesan pasir silika; industri soda abu; industri kaca panel surya; industri kaca float; industri silikon industrial grade; industri polisilikon; industri pemrosesan kristal; industri sel dan modul surya serta industri pendukung.

Proyek-proyek tersebut ditargetkan bisa mulai masuk tahapan konstruksi pada November 2023. Adapun dari total 17.600 ribu hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung. 

Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).

"Dari total 7 ribu hektare lebih, yang kita pakai tahap pertama itu 2.300 hektare. Jadi kita tidak pakai yang 8 ribu hektare ini. Tidak," ujarnya.

Bahlil juga menekankan bahwa areal berstatus HPK tengah dalam proses final penurunan status menjadi APL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bisa digunakan untuk jadi area industri.

Setelah rampung, barulah kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mengeluarkan sertifikat lahannya. (ant/ito)