Berkaca Konflik Agraria Rempang, Luhut Pandjaitan Ngaku Selama Ngurus Pembebasan Tanah Tidak Ada Masalah, Benar?

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan selama dia yang menangani pembebasan tanah tidak pernah ada masalah.

Konflik agraria di Pulau Rempang menjadi pemicu warga meradang, lahan seluas 7.572 hektar di Pulau ini menjadi target lahan proyek strategis nasional dan akan dibangun pabrik kaca milik perusahaan China Xinyi Group dalam kawasan Rempang Eco-Park. 

Kerjasama ini pun diperkirakan akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah. 

_{Ribuan warga Rempang saat unjuk rasa di BP Batam menolak relokasi. (tvOnenews - Alboin Hironimus)}

Namun di balik rencana tersebut pemerintah dan investor harus berhadapan dengan warga yang tinggal di 16 kampung adat Melayu. Mereka menolak keras pembangunan proyek tersebut. 

Aksi demo besar-besaran yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan aparat di kantor BP Batam. 

Warga Rempang melakukan unjuk rasa karena menolak rencana relokasi penduduk Pulau Rempang, Batam yang berjumlah kurang lebih 7.500 jiwa karena adanya proyek pembangunan Rempang Eco-City. 

Baca Juga

JK Klarifikasi Tuduhan Penistaan Agama, GAMKI: Tidak Sesuai Substansi Laporan

Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut berbicara soal kisruh Rempang.

"Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tidak ada masalah," kata dia saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023). 

Soal kisruh penggusuran di Pulau Rempang, menurut Luhut ada yang salah dengan pendekatannya. 

"Ya Rempang itu mungkin ya sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach atau pendekatannya kemarin belum pas," ujarnya.

Menurut Luhut, perlu dilakukan justifikasi yang lebih mendalam dalam menangani masalah pembebasan tanah seperti umumnya penduduk di Pulau Rempang ingin apa jika tanah mereka digusur.

"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Dan juga ada yang uang atau cash saja," jelasnya.

_{Soal kisruh Rempang, Luhut Pandjaitan bilang kalau saya yang menangani tidak ada masalah. (Abdul Gani Siregar/tvOnenews)}

Meski demikian, dalam upaya pembebasan tanah tentu tidak luput dari oknum provokator. Pihak yang mengadu-dombakan antara rakyat yang digusur dan pemerintah.