Mengungkap Fakta Dibalik Dokumen Gilchrist dan Isu Dewan Jenderal yang Mendorong Kudeta G30S PKI

tvOnenews.com - Pada bulan Mei 1965, seseorang yang bernama Bahar atau Kahar, mengirim sebuah draft surat ke rumah Dr.Subandrio. Surat itu tertanggal 24 Maret 1965, namun tidak bertanda tangan.

Surat itu diketik pada formulir yang biasa digunakan oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Nama pembuat surat adalah Sir Andrew Gilchrist, Duta Besar Inggris (1963-1966) untuk Indonesia. 

Peneliti asal Amerika Serikat, Victor M. Fic dalam bukunya "Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi", diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia 2007 dan diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin, Bernard Hidayat dan Masri Maris, mengatakan,

"Dokumen itu datang bersama nota penjelasan yang mengatakan bahwa surat itu telah ditemukan di bungalow Bill Palmer di Tugu dekat Bogor, ketika para pemuda yang melakukan demonstrasi mengobrak-abriknya pada tanggal 1 April 1965." tulis Victor M. Fic.

Presiden Soekarno menerima Batalyon 454 pada perayaan untuk veteran pembebasan Irian Barat di Istana Negara, 19 Januari 1963. (Wikipedia)

Bill Palmer sendiri adalah seorang agen pemesanan film Amerika. Surat itu mengatakan bahwa Inggris dan Amerika merencanakan suatu serangan terhadap Indonesia, yang akan dibantu oleh “our local army friends”, yang berarti beberapa orang perwira di dalam komando puncak Angkatan Darat Indonesia.

Meskipun surat itu tidak ada tanda-tangannya, namun Subandrio yakin bahwa surat itu asli, demikian pula Soekarno, yang juga berpendapat sama saat Subandrio menyerahkan surat itu kepadanya.

"Setelah itu muncullah dalam panggung politik itu desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal, yang dituduh terdiri dari lima jenderal AD terkemuka yang akan merencanakan kudeta terhadap Presiden." ungkap Victor. 

Ambarwulan dan Aminuddin Kasdi dalam buku "Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, Bagian I Rekonstruksi dalam Perdebatan", Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, menulis,

Dokumen itu diserahkan Subandrio kepada Brigjen Pol. Soetarto, Kepala Staf BPI untuk diperiksa. Ternyata Soetarto tidak memeriksakan keotentikan dokumen itu melalui tes Laboratorium Kriminal Angkatan Kepolisian. 

Soetarto menyatakan bahwa dokumen tersebut otentik. Pada 25 Mei 1965 dokumen diserahkan oleh Subandrio kepada Presiden Sukarno.