Wakil Ketua Komisi X DPR RI Tegaskan Jika Kampus Tak Ikuti Kebijakan Bebas Skripsi Akan Tertinggal

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa perguruan tinggi yang tidak mengikuti kebijakan bebas skripsi sebagai syarat kelulusan maka akan ketinggalan.

Hal ini dia sampaikan saat dihubungi oleh tvOnenews.com, Dede Yusuf mengatakan tanggung jawab penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ada di perguruan tinggi.

“Harus jelas kampus mana yang boleh lakukan dan belum boleh, nanti pasti akan ada rame di situnya. Karena tanggung jawab jadinya di kampus,” kata dia, Rabu (30/8/2023).

“Kalau (kampus) yang kuat risetnya, atau kesempatan magangnya mungkin bisa lakukan (bebas skripsi). Tapi kalau yang masih konservatif akan tertinggal,” sambungnya.

Oleh karena itu dia berharap agar perguruan tinggi lainnya dapat menyesuaikan kebijakan ini secara bertahap.

“Bertahap, karena kalau dibiarkan mengalir akan berakibat akan ada yang tertinggal. Perlu ada peraturan turunan, bisa di Dirjen misalnya,” ungkap dia.

Baca Juga

Anggaran Riset Naik Jadi Rp12 Triliun, Begini Respons DPR Terhadap Kebijakan Prabowo

Politikus Partai Demokrat ini pun berharap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim membuat penegasan terkait kebijakan bebas skripsi tersebut.

“Sebaiknya Permendikbud tadi diberikan rentang waktu, misal dua tahun. Jadi ada persiapan bagi yang mau merubah program tadi,” tandasnya. (agr/ade)