Dalam pemeriksaan kesehatan untuk personel pengamanan Pemilu 2024, kata Dedi, tim dari Pusdokkes Polri akan menganalisis apakah faktor keletihan ini bisa mengakibatkan kesehatan seseorang menjadi menurun. Kompetensi penilaian itu dilakukan langsung oleh dokter.
"Karena potensi usia 50 tahun ini kecenderungan kondisi fisik seseorang menurun secara ilmiah," tambahnya.
Dengan adanya kebijakan pembatasan usia dan tes kesehatan tersebut, Dedi memastikan Polri memiliki jumlah personel memadai untuk pengamanan Pemilu 2024. Bahkan, terdapat penambahan personel lewat rekrutmen untuk mengisi kebutuhan personel organik di daerah otonom baru (DOB) di Papua.
"Untuk personel sudah kami hitung cukup. Kami berterima kasih kepada Pemerintah, bapak kapolri sudah mendapat rekrutmen anggota Polri sebanyak 24 ribu di 2023 dan 2024. Sudah kami kalkulasikan semua, termasuk DOB Papua, Papua Barat, sudah kami hitung semua berapa kebutuhan personel untuk melakukan pengamanan di papua dan Papua Barat, termasuk empat DOB baru," kata Dedi.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai kebijakan pembatasan usia personel pengamanan Pemilu boleh saja dilakukan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan kebijakan tersebut, yakni dengan menggunakan syarat bahwa setiap petugas di TPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat kabupaten dan kota harus menyertakan surat kesehatan dari puskesmas maupun rumah sakit.
Load more