Kualitas Udara Kian Memburuk, Pemerintah Siaga Hadapi Dampak Polusi Udara

Jakarta, tvOnenews.com - Kualitas udara Jakarta dan sekitarnya masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data IQAir pada 24 Agustus 2023 mencapai 152 AQI, indeks ini menyatakan bahwa kualitas Jakarta masih tergolong tidak sehat. 

Terus memburuknya kualitas udara Jakarta yang menyebabkan polusi yang cukup buruk, khususnya bagi kesehatan. 

"Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu beliau (batuk), belum pernah merasakan seperti ini," ucap Menteri Ad Interim ESDM Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,pada Senin (14/8/2023).

                                         Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Langka Pemerintah

Baca Juga

Puncak Arus Balik Lebaran, Kualitas Udara Jakarta Terburuk ke-7 Dunia

Kementerian Kesehatan telah menyiagakan sumber daya untuk menghadapi dampak polusi udara terhadap kesehatan warga menyusul terus memburuknya polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (jabodetabek).

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejumlah alat spirometri telah ditempatkan di puskesmas-puskesmas, khususnya di daerah dengan tingkat polusi udara tinggi.

Budi Gunadi menambahkan, penyediaan alat untuk mengukur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu ditujukan untuk mendukung pendeteksian masalah kesehatan akibat polusi udara.

Selain menyediakan alat spirometri di puskesmas, Kementerian Kesehatan menyiagakan petugas untuk menangani masalah kesehatan lingkungan dan dampak polusi udara.

Lebih lanjut Menkes Budi Gunadi mengungkapkan, polusi udara yang terus memburuk jika dibiarkan bisa berkontribusi pada peningkatan kasus kanker paru-paru, tuberkulosis, penyakit paru-paru kronis, asma, dan pneumonia.

"Di Jakarta sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50 ribu orang yang mengalami penyakit tersebut dan sekarang naik hingga 200 ribu kasus. Itu adalah akibat dari polusi udara," katanya.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan utamanya bertugas mencegah dan mengatasi dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat.

"Kemenkes bukan menangani penyebabnya, jadi posisi saya (Kemenkes) adalah mendorong agar sektor di hulu yakni sektor energi, transportasi, lingkungan hidup, supaya bisa mengurangi emisi partikel-partikel ini agar di hilir tekanannya berkurang," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mendorong lebih banyak penggunaan transportasi bus listrik.

Menurutnya, penggunaan moda transportasi energi terbarukan, demi mengurangi aktivitas pembakaran dan debu yang menjadi sumber polusi udara.

"Kita coba dorong transportasi publik. Nanti tugas kami dengan Pemda DKI Jakarta dan lain-lain bagaimana bisa mengakselarasi lagi rencana Pemda agar yang dicover bisa lebih banyak, bus listrik lebih banyak lagi dan sebagainya," ujar dia dalam konferensi pers bertema "Penanganan Polusi Udara" yang digelar daring, Kamis (24/8/2023).

Pemerintah, lanjutnya, fokus mengurangi aktivitas-aktivitas yang menimbulkan pembakaran dan debu, salah satunya dengan mendorong penggunaan lebih banyak kendaraan umum listrik.

Pemerintah juga fokus pada upaya menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara dengan mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).  

Kebijakan ini bukan saja mengurangi risiko orang-orang terpapar polusi tetapi juga pembakaran bersumber kendaraan pribadi.

"Kalau mobilitas berkurang, mobil dan motor di jalan juga akan berkurang. Mobil dan motor di jalan tidak perlu menyala lebih lama. Pembakaran yang terjadi di kendaraan pribadi akan berkurang," Ungkapnya. (ant/mg1/mii)