Kualitas Udara Jakarta Bikin Presiden Jokowi Batuk-batuk, PKS: Ini Dangkal Sekali

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pembangunan pemerintah Presiden Jokowi tidak seimbang, sehingga menyebabkan buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto menyebut buruknya kualitas udara di sebuah wilayah merupakan indikator sekaligus efek dari program pembangunan yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Mulyanto menilai peningkatan kadar polusi udara di sebuah wilayah tidak bisa dilihat secara parsial. Pemerintah harus melihat berbagai aspek penyebab buruknya kualitas udara di sebuah wilayah. 

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyebut sumber polusi berasal dari asap buangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau gas buangan kendaraan bermotor. 

"Pemerintah harus melihat semua aspek untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Tidak bisa ujug-ujug menyalahkan keberadaan PLTU sebagai penyebabnya dan menawarkan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehacle (EV) sebagai solusinya. Ini dangkal sekali," kata Mulyanto, Minggu (20/8/2023).

Mulyanto mendesak pemerintah segera meninjau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan dari beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab buruknya kualitas udara Jakarta.

Baca Juga

Kemenko Polkam Beri Penghargaan Terbaik IIPP 2025 ke PKS, Kholid: Kami Maknai sebagai Pengakuan Kinerja Kader

Selain itu, dia mengatakan pemerintah harus memfungsikan beberapa lembaga terkait memetakan masalah polusi udara ini secara obyektif, sekaligus menawarkan solusinya.

"Kita kan punya BRIN. Pemerintah dapat menugaskan BRIN untuk melakukan penelitian ini agar hasilnya akurat dan yang utama dapat diketahui sumber-sumber polutan yang menyebabkan polusi tersebut. Jadi, kalau Presiden (Jokowi) batuk-batuk tidak berarti PLTU harus ditutup segera. Ini kan tidak pas," jelasnya.

Mulyanto mengimbau untuk mengurangi kadar polusi udara dalam jangka waktu dekat. 

Dia menururkan pemerintah bisa memperbanyak wilayah kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) dengan durasi yang lebih panjang di akhir pekan. 

"Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah perlu merancang program terpadu pengendalian kualitas udara yang melibatkan berbagai unsur. Sepantasnya kebijakan yang diambil Pemerintah berbasis evidence (bukti-bukti yang kuat)," imbuhnya.(lpk/mii)