Jokowi Sadar Dirinya Dijadikan Alat "Paten-Patenan" Untuk Pemilu 2024

Jakarta, tvonenews.com - Jelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Presiden Joko Widodo menyadari suhu politik nasional mulai menghangat. Jokowi bahkan menyadari dirinya kerap menjadi alat legitimasi partai politik untuk melakukan manuver.

"Saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," kata Presiden Joko Widodo saat membacakan pidato kenegaraan di sidang tahunan DPR/MPR, Rabu (16/8/2023).

Pernyataan presiden ini disampaikan pada awal-awal pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan seluruh anggota DPR, DPD dan MPR RI.

Jokowi melanjutkan, fotonya juga kerap dijadikan komoditas politik oleh para cakal calon presiden untuk melakukan kampanye politik.

"Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang dimana-mana. Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa ada juga.
Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada yang disebelahnya bareng Capres. Ya nda apa, boleh-boleh saja," papar Jokowi.

Selain menggunakan dirinya sebagai bahan kampanye, Jokowi juga menyadari tahun 2023 ini suhu politik nasional mulai menghangat. 

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol," kata Jokowi.

Bukan Lurah

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga bereaksi perihal wacana yang berkembang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang kerap membawa-bawa nama dirinya.

"Ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan Cawapres nya jawabannya belum ada arahan pak lurah. Saya sempat mikir siapa pak lurah yang dimaksud? pak lurah ternyata saya. Saya jawab saja saya bukan lurah saya adalah presiden republik Indonesia," kata Jokowi.

Ia mengatakan bahwa sebutan "lurah" itu ternyata sebuah kode. Sebuah kode untuk merujuk pada ketua umum partai politik, atau ketua koalisi partai politik.

Jokowi menegaskan bahwa ia bukanlah ketua umum partai politik, sehingga tidaklah tepat jika kode "lurah" itu justru disematkan untuknya.

"Sesuai ketentuan undang undang yang menentukan capres itu adalah partai politik, koalisi partai politik. Jadi itu bukan wewenang saya pak lurah. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden," tegas Jokowi. (ito)