51 Negara Akan Hadiri KTT AIS Forum di Bali pada Oktober 2023 Mendatang

Jakarta, tvOnenews.com - Bali, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah KTT AIS Forum pertama setelah direncanakan selama tujuh tahun sebelumnya pada Oktober 2023 mendatang.

KTT AIS Forum berprinsip untuk merangkul dan bekerja sama dengan seluruh negara pulau dan kepulauan, serta dengan konkret membuat program yang berasal dari kepentingan masyarakat.

Atas prinsip ini, 51 negara pulau dan kepulauan akan berpartisipasi pada KTT AIS Forum pertama pada 11 Oktober 2023 mendatang di Bali.

“Indonesia dilihat memiliki banyak best practices, kita tidak mau menyimpan hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi kita ingin membuat gerakan global dimana solusi atas permasalahan negara pulau dan kepulauan bisa kita gerakan dari penjuru dunia. Harapannya gerakan ini jadi lebih massive dan akhirnya negara pulau dan kepulauan dapat menghadapi tantangan bersama-sama,” jelas Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita pada media briefing yang dilaksanakan pada Rabu (9/8/2023).

Melihat penting adanya solusi atas permasalahan dari negara pulau dan kepulauan, Asdep Sora menegaskan target KTT AIS Forum, yakni sebagai wadah aspirasi dan harapan-harapan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di negara itu sendiri.

“Di KTT AIS Forum yang dilaksanakan di Bali, salah satu target utamanya adalah leaders declaration dimana berisi harapan-harapan dari para pemimpin negara, bagaimana KTT AIS Forum ini kedepannya terus berkembang menjadi sebuah international organization yang dapat membantu kemaslahatan para islanders atau penduduk di negara pulau dan kepulauan, serta memperbaiki dan meningkatkan berbagai program dan kerja yang selama ini telah dilakukan oleh AIS Forum,” tambah Asdep Sora.

Terkait tujuan atas diselenggarakan KTT AIS Forum, dijelaskan bahwa KTT AIS Forum merupakan ide dan inovasi yang digerakan oleh Indonesia. Pada awalnya, ide KTT AIS Forum diinisiasikan pada tahun 2017 dengan dasar tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tidak hanya permasalahan perubahan iklim, pengembangan potensi ekonomi biru, namun permasalahan konektivitas, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pencemaran laut.