Stranas PK Desak Segera Laksanakan SPID Hindari Polemik Penggunaan Dana Stunting

Jakarta, tvOnenews.com - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai polemik penggunaan dana stunting bisa diselesaikan dengan pengoperasian aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah karena dana itu kebanyakan digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas ketimbang membeli makanan dan vitamin untuk ibu hamil.

"Dengan SIPD ini sentralisasi keuangan," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Kamis (3/8/2023).

Pahala mengatakan pemerintah daerah kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya. Mereka menilai rapat dan perjalanan dinas terkait bisa dibiayai menggunakan uang tersebut.

"Kalau lihat Presiden bilang begini, ‘Dana stunting Rp10 miliar jatuhnya buat beli makanan cuma Rp2 miliar’. Saya ngomong sama Pj Gubernur Sulbar Pak Atma dana stunting Rp30 miliar yang jadi buat makanan Rp5 miliar," ucap Pahala.

Polemik penggunaan dana itu semakin buruk karena pemerintah pusat tidak bisa memaksimalkan kontrol di daerah.

Hasilnya, penggunaan uang untuk menyelesaikan masalah stunting selalu tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Pusat tuh enggak berdaya ngontrolnya. Jadi duitnya dikasih ya terserah daerah mau dipakai buat apa," ujar Pahala.

Menurutnya, permasalahan itu bisa diselesaikan jika aplikasi SIPD mulai dioperasikan. Perangkat lunak itu didesain untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Stranas PK desak segera laksanakan SPID hindari polemik penggunaan dana stunting. Dok: Haries Muhamad-tvOne

Sistem itu nantinya mewajibkan pemerintah daerah untuk memakai dana sesuai dengan penggunaannya.

Pencairan uang akan terkunci jika kepala daerah ingin membeli barang yang  tidak berkorelasi.

"Dibagi duit (penanganan) stunting oke bagi tapi dikunci tuh anggaran misalnya belanja modal," kata Pahala.

Stranas PK menyebut pernah menemukan adanya pemerintah daerah menggunakan dana penanganan stunting untuk membeli mobil. Kejadian itu dipastikan tidak terulang jika SIPD mulai berjalan.

"Kan ada duit stunting buat beli Innova itu dikunci. Enggak bisa (lagi) dia (pemerintah daerah) nganggarin itu yang ada (dipakai) buat (membeli) makanan (ibu hamil)," ujar Pahala.

Pahala menjelaskan SIPD dirancang untuk digunakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perangkat lunak itu nantinya akan mengurangi ribuan dari total 27 ribu aplikasi pemerintah yang saling tumpah tindih.