Banjir di Kotawaringin Timur Terus Meluas Hingga Rendam 22 Desa di Delapan Kecamatan, BPBD: Kemungkinan Akan Bertambah

Kotawaringin Timur, Kalteng - Banjir yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin parah. Data terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyebutkan, saat ini banjir terus meluas hingga meredam 22 desa di delapan kecamatan.

"Data sementara kami, sudah ada 22 desa yang terendam banjir dan ada kemungkinan jumlahnya terus bertambah mengingat potensi terjadinya hujan dengan intensitas tinggi masih cukup besar," terang Kepala BPBD Kotim, Rihel Magat, Minggu (14/11/2021).

Data tersebut hanya baru sebagian saja, yaitu data dari empat kecamatan saja, yaitu kecamatan Cempaga Hulu, Cempaga, Parenggean dan Tualan Hulu. 

Sementara untuk empat kecamatan lainnya yang juga terdampak banjir, seperti Mentaya Hulu, Baamang, MB Ketapang dan Kotabesi, masih dalam proses input data.

Adapun untuk jumlah warga yang terdampak secara keseluruhan ada sebanyak 576 KK, dan warga yang paling banyak terdampak adalah warga kecamatan Cempaga Hulu yaitu 277 KK.

"Selain itu kami juga ada menerima laporan ada dua buah sekolah yang terendam dan untuk sementara terpaksa menghentikan aktivitas belajar tatap muka, diganti dengan during," terangnya lagi.

Baca Juga

Banjir Kembali Landa Grobogan, Pemukiman dan Jalur Utama Ganda Jakarta Surabaya Sempat Terhenti

Untuk ketinggian banjir, yang paling parah terjadi di desa Pelantaran dan desa Pantai Harapan, keduanya berada di kecamatan Cempaga Hulu, dimana ketinggian air mencapai antara 1 hingga 2 meter.

"Untuk daerah lain ketinggiannya bervariasi yaitu antara 45 hingga 85 centimeter. Tapi ini masih data sementara, dalam waktu segera akan kami lakukan update lagi datanya biar lebih akurat," tegas Rihel.

Mengingat kondisi banjir yang terus meluas, pemerintah daerah setempat memutuskan untuk memperpanjang status siaga bencana banjir yang seharusnya sudah berakhir tanggal 11 November 2021 lalu hingga tanggal 23 November mendatang. 

Setelah itu baru akan dilakukan evaluasi apakah perlu mengakhiri penetapan status siaga bencana atau justru menaikannya menjadi status menjadi waspada.(Didi/Syachwani/put)