Survei Indikator: 39,5 Persen Publik Anggap Ganjar Mampu Lanjutkan Kerja Pemerintahan Jokowi

Bandung, tvOnenews.com-Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkap mayoritas publik menilai gaya kepemimpinan Joko Widodo harus menjadi tolok ukur pemimpin selanjutnya, karenanya 63 persen publik menilai presiden ke depan harus sejalan dengan Jokowi.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa hasil tersebut berasal dari survei bertajuk ‘Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda’ ini, dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2024, dan menempatkan 1.220 orang dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

"Mayoritas publik (63,4 persen) setuju dan sangat setuju bahwa presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan Jokowi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon presiden selanjutnya," kata Burhanuddin dalam paparan hasil survei-nya secara virtual, Minggu (23/07/2023)

Artinya, lanjut dia, penilaian tersebut menjadikan presiden ke depan harus mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan Joko Widodo.

Pada temuan lain, Indikator Politik Indonesia juga memotret sikap publik terkait siapa yang dianggap mampu melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi.

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Hasilnya, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas dengan 39,5 persen, kemudian Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 33,2 persen, menyusul Anies Baswedan dengan 17,6 persen.

"Ganjar dinilai paling mampu melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi, baru Prabowo dan Anies," tutur Burhanuddin.

Di sisi lain, Indikator Politik Indonesia juga menemukan ada dua persoalan mendesak yang harus segera ditangani Jokowi, dengan yang paling menonjol adalah harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan pekerjaan.

Menurut Burhanuddin, isu harga kebutuhan pokok paling menonjol di antara masalah mendesak yang harus segera diselesaikan, totalnya mencapai 27,7 persen.

"Persoalan kedua, yakni terkait lapangan pekerjaan atau masalah pengangguran. Ada sebanyak 21,2 persen yang menilai masalah tersebut mendesak untuk segera ditangani," ucapnya menambahkan.(ant/bwo)