Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Suarakan Kekhawatiran Terhadap Penyalahgunaan Hak Veto Oleh DK PBB

tvOnenews.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyuarakan kebimbangan terhadap penyalahgunaan hak Veto oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai masalah yang paling besar. 

Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan, hak Veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip hak asasi manusia. Ini menyebabkan konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB.

“Sekarang adalah masanya hak veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan pendiriannya”. 

“Perdagangan antara negara hampir bebas dilaksanakan. Aktivitas ekonomi antara negara kapitalis dan sosialis berjalan seolah-olah bebas tanpa sekatan. Jadi mengapa tidak, PBB dan seluruh anggotanya berusaha untuk menjadikan dunia sebagai satu keluarga besar yang sempurna. Menjadi Keluarga Dunia sejati. Menjadi Keluarga Dunia yang aman damai.” 

“Kini konflik yang terjadi antara Ukraina-Rusia telah melewati setahun. Tidak terlihat tanda-tanda akan berakhir. Ukraina mendapat dokongan NATO dan negara barat, sementara Rusia mendapat dukungan dari China. Banyak harta yang musnah, terutama Ukraina dan banyak nyawa yang menjadi koraban di kedua belah pihak,” katanya ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Jawa Barat, Indonesia hari ini. 

Ismail Sabri turut menjadi bagian yang menyarankan agar supaya dilahirkan Keluarga ASEAN, semasa KTT ASEAN yang dilakukan secara daring pada 26 Oktober 2021.

Menurutnya, negara-negara ASEAN boleh menjalinkan perhubungan yang begitu rapat sekali. Sehingga tidak timbul langsung perasaan curiga serta prasangka, maka banyak hal-hal kebaikan yang boleh diraih.

“Kemesraan itu boleh mengubah perbelanjaan negara yang tidak produktif kepada perkara sebaliknya. Sebagai contoh, hampir seluruh negara ASEAN membelanjakan sejumlah peruntukan yang besar kepada anggaran pertahanan. Sedangkan kita tahu, bahwa anggaran untuk senjata bukanlah produktif. Jadi untuk apa anggaran berbilion dolar ini?”.

“Sekiranya, kita negara-negara ASEAN dapat melahirkan kepercayaan sejati antara negara anggota, maka anggaran tersebut tidak diperlukan. Mungkin boleh digunakan untuk pendidikan gratis atau kesehatan gratis untuk rakyat.”