Pencegahan Korupsi di Tahun Politik Agar Tidak Tekanan Mengembalikan Modal

tvOnenews.com - Bedah publik yang digelar komunitas mahasiswa Pontianak yang tergabung dalam Rumah Milenia mengusung tema "Peran Apip dan APH Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Tahun Politik".

Hadir sebagai pembicaraan dalam bedah publik ini Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji serta Kejati Kalbar. Bedah publik ini dipandu oleh Dr Hermansyah. 

Ditemui usai acara, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan pencegahan korupsi di tahun politik lebih menekan biaya politik yang rendah, agar ke depan kepala daerah tidak ada upaya korupsi dalam rangka mengembalikan modal saat maju Pilkada.

Sutarmidji juga menambahkan, jika pembangunan proyek pihak pengguna anggaran (kepala daerah maupun kepala SKPD), hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap kontraktor yang nakal terutama ayang berani memangkas anggaran proyek 20 persen. Pemotongan itu untuk diberikan kepada ke sejumlah pejabat atau perusahaan yang men-sub kerjaan.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rusmanto menyatakan upaya pencegahan korupsi di jajarannya terlebih dahulu menekan tiga aspek untuk pencegahan korupsi, artinya Polri harus respon dalam permasalahan dan memetakan permasalahan korupsi yang ditangani.

Prinsip kedua participle dalam hal ini adalah memperkuat kolaborasi, membangun kemitraan semua pihak dalam fungsi yang sama dengan semua pihak dalam menunjang program pemerintah.

Baca Juga

Pemerintah Dorong Persatuan dan Kritik Konstruktif, Publik Diajak Jaga Kepercayaan Nasional

Prinsip terakhir adalah solutif artinya mencari solusi. Tentunya terkait tahun politik kami Polda Kalbar harus, mengawal tahapan Pemilu ini berjalan aman, tertib dan lancar. Namun penegakan hukum tetap dilakukan secara obyektif dan profesional.

Prinsip kerja itu lebih harus membangun kemitraan daripada penegakan hukum yang sifat nya menghambat program pemerintah. Penegakan hukum tetap dilaksanakan tetapi tidak menghambat program pemerintah.

Hadir juga inspektorat daerah kabupaten serta propinsi serta seluruh Kapolres se-Kalbar, Kodam dan jajarannya, Ormas, Mahasiswa sekitar Pontianak serta NGO yang peduli korupsi.(twh/chm)