Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR, Andika Perkasa Sebut TNI Adalah Kita

Jakarta - Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan visi "TNI adalah kita" dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi I DPR RI. "Memang sangat singkat. Akan tetapi, justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional melihat TNI sebagai bagian dari mereka," kata Andika di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu diberikan waktu 30 menit oleh Komisi I DPR untuk memaparkan visi dan misi sebagai calon Panglima TNI. "Saya akan menjelaskan, paling lama 5 menit," ujar Andika.
 
Dengan segala keterbatasan, kelebihan, dan keanekaragaman di TNI, kata Andika, akan berupaya berproses untuk lebih profesional. "Saya tidak ingin orang berharap terlalu tinggi," kata Andika.
 
Andika berharap, masyarakat Indonesia melihat TNI sebagai organisasi apa adanya dengan segala perbaikan yang terus dijalani. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan, dia optimistis untuk mengejar dan mencapai apa yang ingin diselesaikan.
 
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, bahwa uji kelayakan itu dihadiri secara lengkap oleh perwakilan fraksi dan 32 anggota Komisi I DPR. Meutya menjelaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan calon Panglima TNI untuk mendengarkan paparan visi dan misi.
 
Ia mengatakan, bahwa hasil RDPU untuk memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pimpinan DPR RI menerima surat presiden (surpres) terkait dengan usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa. Surpres tersebut disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu.
 
Uji kelayakan itu dilaksanakan secara terbuka untuk penyampaian visi dan misi. Selanjutnya, dilakukan secara tertutup untuk pendalaman dan tanya jawab dari perwakilan fraksi-fraksi terkait dengan strategi dan kebijakan calon Panglima TNI. (ari/ant)