Presiden Jokowi Dapat Aduan Jalan Rusak di 7.400 Lokasi Lewat Media Sosialnya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Jokowi dapat aduan jalan rusak di 7.400 lokasi lewat media sosialnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut aduan dari masyarakat itu disalurkan lewat media sosial Instagram, Twitter dan Facebook.

"Kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke Instagram, Twitter dan Facebook yang kita miliki," ujar Presiden Jokowi, Rabu (17/5/2023).

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka terkait jalan rusak di wilayahnya. 

Dia menyampaikan hal itu melalui unggahan video di akun Instagram miliknya @jokowi.

Baca Juga

Pramono Klaim Bukan Pejabat yang Suka Cari Popularitas di Media Sosial: Saya Kerja Saja dan Itu Terselesaikan

Presiden Jokowi dapat aduan jalan rusak di 7.400 lokasi lewat media sosialnya. Dok: Biro Pers Setpres-Laily Rachev

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menuliskan, "Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Instagram ini".

Unggahan video saat Presiden Jokowi meninjau salah satu ruas jalan rusak di Provinsi Lampung itu dibanjiri aduan dari warganet soal jalan rusak di daerah mereka hingga 100 ribu lebih komentar.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menambahkan aduan warganet yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan Presiden Jokowi dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.

Presiden Jokowi dapat aduan jalan rusak di 7.400 lokasi lewat media sosialnya. Dok: Biro Pers Setpres-Laily Rachev

Bey menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.

"Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi dapat dilakukan cross check antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet sehingga akan lebih tepat sasaran," pungkasnya. (ant/nsi)