Soal Nama Capres-Cawapres Pemilu 2024 Sudah di Tangan Jokowi, All Presidets Men?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sudah menerima hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi tentang nama-nama capres dan cawapres.

Lalu apakah hasilnya? dan kapankah Presiden Jokowi akan mengumumkan hal tersebut? All Presidents Men kan?

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi justru mengaku belum mengetahui hasil dari Musra yang telah diterimanya.

Ia mengaku masih mau melihat dulu partai politik menyelesaikan persoalan capres dan cawapres yang sampai kini ada yang belum memutuskan dukungan.

"Belum saya buka. Kita harus berikan kepada partai untuk menyelesaikan soal capres-cawapres seperti apa," ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (14/5/2023).

Presiden RI itu mengaku tak ingin terburu-buru untuk mengumumkan siapa saja nama capres dan cawapres menyrut Musra Relawan.

Baca Juga

PDIP Soal Wacana Revisi UU KPK: Jangan Karena Jokowi atau Abraham Samad

Hal itu lantaran menurutnya, hanya partai dan gabungan partai lah yang berhak mencalonkan.

"Menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu partai atau gabungan partai. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai," jelas Jokowi.

"Jadi kalau saya ngomong sekarang, untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu, jangan tergesa-gesa, grasak grusuk, jangan mau cepet cepetan, karena Belanda masih jauh," sambungnya.

Ancam Menteri Nyaleg

Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri maupun wakil menteri yang tidak fokus bekerja karena menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau "nyaleg" dalam pemilu 2024 bisa diganti. 

"Saya selalu evaluasi, kalau ganggu, memang kerjanya terganggu ya ganti bisa, begitu saja," kata Presiden Jokowi setelah memberikan arahan dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Jakarta, Minggu (14/5/2023). 

Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemilu 2024 mulai 1-14 Mei 2023. 

"Yang harus kita tahu, secara aturan diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian," tegas Presiden. 

Beberapa orang menteri dan wakil menteri di kabinet Indonesia Maju mengajukan diri anggota legislatif (caleg) DPR RI di Pemilu 2024. 

Sejumlah nama yang diketahui ikut maju adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang maju di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang. 

Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan nyaleg lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. 

Berikutnya, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang juga akan menjadi caleg pada 2024 melalui PKB.

PDIP juga mendaftarkan nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai caleg 2024. 

Sementara dari partai Nasdem muncul Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. 

Selanjutnya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo akan nyaleg lewat Partai Perindo di Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. 

Sementara Wakil Menteri Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor akan mencalonkan diri melalui Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil Jawa Barat V. 

Dari PPP muncul nama Wakil Menteri Agama Zainut Tahuid Sa'adi sebagai caleg. Berdasarkan pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak perlu mengundurkan diri dari jabatan. 

Aturan tersebut hanya mewajibkan beberapa pejabat publik mundur saat hendak nyaleg. 

Jabatan-jabatan itu adalah kepala dan wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI-Polri, direksi, komisaris, serta dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD.