"Pak Jokowi Jangan Usir Kami", Ini Keluhan Warga Terdampak Bendungan Karangnongko Bojonegoro

Bojonegoro, tvOnenews.com - Ratusan warga terdampak proyek nasional Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, menyuarakan keluhan kepada Presiden Jokowi. Seorang nenek dan kakek dengan membawa tulisan "Pak Jokowi jangan sengsarakan rakyat kecil, jangan usir kami dari tanah kelahiran kami".

Itulah kalimat curahan hati warga setempat, yang disampaikan Nenek Supraptiwi sambil menangis saat didatangi wakil ketua DPRD Bojonegoro Syukur Priyanto dan Agus Susanto Rismanto selaku Praktisi Hukum, di punden Mbah Citro, Selasa (09/05). 

"Kulo mboten diparingi panggenan sing gak adoh (saya kalau tidak diberi tempat yang tidak jauh), saya nangis pak, tolong panjenengan sampaikan ke Pak Jokowi," ucap Supraptiwi. 

Dirinya tinggal di Desa Ngelo sudah sejak tahun 1967 dan mengabdi sebagai guru SD.

Hal senada juga disampaikan Hildan, pemuda karang taruna yang mewakili 178 KK di desanya.

"Kami masyarakat di Ngelo ingin direlokasi minta tanah diganti yang tidak jauh dari Desa Ngelo, atau pemukiman lama," ucap Hildan yang diteriaki benar oleh puluhan warga yang ikut hadir ditempat tersebut.

"Dan selama pembangunan bendungan harus ada biaya-biaya pemindahan dan kompensasi selama masa transisi," pungkasnya.

Warga lainnya, Sugianta menambahkan, masyarakat Desa Ngelo selanjutnya menggagas pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Desa Ngelo Bersatu disingkat FKMDNB. Yang mana dia sendiri dipilih menjadi ketua, tujuannya menampung aspirasi anggota.
 
"Dari forum FKMDNB ini kemudian kami berkonsultasi dengan Pak Agus Susanto Rismanto. Atas saran beliau, kami mengadukan persoalan yang kami alami kepada Pak Syukur Priyanto, sehingga kami undang beliau," beber Ketua FKMDNB, Sugianta.

Di samping itu, Sugianta menyebut karena ada pihak berkepentingan yang diduga melakukan intimidasi terhadap para pemilik lahan di Dusun Ngelo, Jeruk, dan Matar.

Menanggapi berbagai keluhan dan usulan masyarakat Desa Ngelo tersebut, Syukur Priyanto sebagai Wakil Ketua DPRD Bojonegoro menyatakan, bahwa keinginan masyarakat Desa Ngelo yang terkena pembebasan lahan adalah hal yang wajar dan rasional. Karena pada dasarnya mereka tulus mendukung proyek strategis nasional dan tidak ingin mengganggu.

“Permintaan masyarakat agar direlokasi dalam satu tempat yang dilatarbelakangi ikatan rasa kebersamaan yang telah lama terjalin, " kata Sukur.

Hanya saja persoalannya terletak pada kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan warga.

Oleh sebab itu, anggota DPRD empat periode ini mengaku hal demikian itu sudah menjadi tanggung jawab dia dan berjanji agar mimpi mereka bisa terwujud.

"Belajar dari pengalaman dari berbagai daerah terkait ganti untung yang diberikan pemerintah dalam satu dua tahun uangnya sudah habis, dan kehilangan lahan," ungkap Syukur.

Dan ini, lanjutnya, dana pembahasan lahan sudah dianggarkan tahun 2022 sekitar 600 miliar namun gagal dilaksanakan, yang dilakukan OPD - OPD apa kok sampai gagal, itu yang jadi pertanyaan.

"Dan hari ini saya mendengar keinginan masyarakat seperti itu adanya lahan pengganti dan segala fasilitas umum yang ada di dalamnya sarana pendidikan ibadah, saya juga menangis merasakan curhatan mereka," ucap Syukur.

Di hadapan warga, Syukur juga menyampaikan bahwa dia hari itu menghubungi Sekda, OPD terkait, bahkan ibu bupati, agar dalam kegiatan sosialisasi atau hal apa saja yang berkenaan dengan warga terdampak proyek Bendungan Karangnongko ini DPRD dilibatkan. Salah satunya ialah tak ingin dipindah ke luar desa semula, sehingga merasa terusir dari tempat mereka dilahirkan.

Tak hanya Syukur, Agus Susanto Rismanto praktisi hukum dan juga mantan Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro yang saat itu juga hadir, menyatakan bahwa masyarakat Desa Ngelo sudah mengambil langkah yang tepat dengan mengadu ke wakil rakyat. Karena persoalan itu merupakan domain pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dan belum masuk pada wilayah yuridis. Sehingga pihaknya saat ini masih sebatas sebagai konsultan para warga Desa Ngelo.

"Kecuali jika segala upaya di wilayah pemerintah tidak ada hasilnya. Baru saya masuk berada di pihak masyarakat terdampak dalam pengadilan. Tapi tentu kami tidak ingin itu terjadi," tandas pria yang akrab disapa Gus Ris.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Erick Firdaus menyatakan bahwa perihal proyek Bendungan Karangnongko, saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. Tahap ini setelah usai penentuan lokasi dan sosialisasi. Badan Pertanahan Nasional dia sebut (BPN) merupakan leading sector dalam hal sosialisasi, karena BPN adalah ketua tim pembebasan lahan.

Berkenaan opsi yang ditawarkan kepada para warga terdampak, diungkapkan Erick ada beberapa opsi. Hanya saja, dalam hal ini diambil yang paling umum yaitu ganti untung, dimana ada harga appraisial yang pasti berada di atas harga biasa. Karena segala sesuatu yang berada di lahan yang dibebaskan dihitung semua.

"Kalau relokasi itu butuh proses yang memakan waktu panjang. Sedangkan kegiatan ini kan dibutuhkan percepatan. Nilai lahan pembebasan ini dianggarkan Rp362 miliar," tutur Erick.

Disinggung perihal permintaan relokasi yang diinginkan masyarakat Desa Ngelo, menurut Erick, itu bukan lagi berada dalam domain dia. Melainkan sudah masuk pada kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebab lahan yang diinginkan relokasi warga adalah milik KLHK.

"Karena permintaan mereka kan ingin tinggal di lahan milik Perhutani. Proses untuk pelepasan kawasan hutan itu butuh waktu yang sangat panjang. Beda lagi kalau mereka minta relokasi bukan di kawasan hutan, kami bisa bantu," ucapnya.

Diketahui bahwa Bendungan Karangnongko Proyek Strategi Nasional, lokasi dengan Ngelo dari jalan raya harus ditempuh 11,3 km dengan medan jalan yang sangat buruk. Butuh memakan waktu 3 jam sampai ke lokasi Desa Ngelo. Warga yang berpenghasilan pertanian lahan hutan, sangat berharap pada pemerintah pusat untuk mendapatkan relokasi di hutan dekat desa mereka tempat saat ini. (dra/hen)