Ini Jerat Hukum Bagi Bos Yang Syaratkan Staycation Untuk Perpanjang Kontrak Karyawati Perempuan di Cikarang

Jakarta, tvonenews.com - Viralnya salah satu perusahaan di Cikarang yang mensyaratkan buruh perempuan untuk staycation dan "tidur" bersama di hotel agar mendapatkan perpanjangan kontrak kerja, dapat dijerat dengan pasal pidana, di luar sanksi pemecatan.

Demikian disampaikan Mantan pengacara publik pada LBH Jakarta, Edy Halomoan Gurning, saat dihubungi redaksi, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Pasal 158 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur larangan perbuatan asusila yang terkategori kesalahan berat. Sanksi dari perbuatan ini adalah pemutusan hubungan kerja alias pecat,” kata Edy Halomoan Gurning.

Selain itu, lanjut Edy, tidak hanya sangsi pemecatan namun harus ditempuh langkah hukum pelaporan kepada kepolisian. "Mengingat hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana," lanjutnya. 

Edy juga menegaskan bahwa pengusaha, serikat buruh dan dinas tenaga kerja tidak boleh melakukan pembiaran atas perbuatan asusila yang terjadi. "Mereka harus segera memberi perlindungan terhadap korban," kata Edy. 

Sebelumnya, tindakan asusila salah satu oknum di perusahaan yang berada di wilayah Cikarang yang diungkap akun twitter @Miduk17 menghebohkan media sosial. Akun itu mengungkap soal wajib staycation bagi karyawati yang ingin perpanjangan kontrak.

Baca Juga

Investigasi Lapangan Temukan Ribuan Perusahaan Menggunakan Air Tanah untuk Operasional Produksi

“Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cikarang, ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus STAYCATION bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak,” tulis Jhon pada cuitannya. (ito)