Peneliti BRIN Ancam Bunuh Muhammadiyah Bakal Disidang Etik

Jakarta, tvonenews.com - Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko akhirnya turun tangan terkait perbuatan anak buahnya yang melontarkan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah.

Tri Handoko mengatakan, BRIN meminta maaf kepada seluruh warga Muhammadiyah terkait komentar salah satu sivitas BRIN di media sosial.

"BRIN meminta maaf khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN. Meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan," kata Tri Handoko dalam keterangannya, Selasa (25/4/2023).

Dia pun mengimbau para peneliti BRIN lainnya agar lebih bijak dalam bermedia sosial.

"Para Periset BRIN untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan mengedepankan nilai Ber-AKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)," tutur Kepala BRIN.

Handoko mengatakan, langkah selanjutnya, BRIN akan memproses peneliti BRIN yang membuah gaduh tersebut atas kesalahannya melalui Sidang Majelis Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan digelar, Rabu (26/4/2023).

"Setelahnya, sidang etik Majelis Hukum dan Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final," ucap dia.

Untuk diketahui sebelumnya, Peneliti BRIN yang merupakan pakar astronomi, Andi Pangerang Hasanuddin telah membuat gaduh jagat maya dengan melontarkan ancaman pembunuha terhadap seluruh umat Muhammadiyah.

Mulanya, Andi membuat kegaduhan dengan berkomentar pada sebuah unggahan akun Facebook milik yang juga Peneliti BRIN, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika BRIN, yakni Thomas Djamaluddin pada Minggu (23/4/2023).

Dalam komentarnya, Andi menimpali unggahan Thomas yang menyebut bahwa Muhammadiyah tidak taat dengan keputusan pemerintah lantaran menetapkan 1 Syawal 1444 H berbeda dengan Pemerintah.

Dalam unggahan Thomas menyinggung terkait permintaan Muhammadiyah untuk difasilitasi shalat ied oleh Pemerintah. Padahal, menurut Thomas, Muhammadiyah sudah tidak taat dengan Pemerintah lantaran beda penetapan tanggal 1 Syawal.

"Sudah tidak taat keputusan Pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas.

Kemudian, AP Hasanuddin menimpali dengan menuliskan komentar bernada ancaman. Bahkan, ia pun menuduh Muhammadiyah itu telah disusupi Hizbut Tahrir, organisasi islam yang telah dilarang oleh pemerintah.