Ganjar Pranowo Ajak Perempuan untuk Berani Maju dan Berdaya

Purbalingga, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak para perempuan untuk berani maju dan berdaya dalam rangka mendukung program kesetaraan gender.

"Perempuan harus maju, harus makin berdaya," kata Ganjar Pranowo usai acara gelar griya di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023).

Ganjar mengatakan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April mengingatkan pentingnya program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Untuk mewujudkan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka perempuan harus diberikan ruang, caranya dengan affirmative action," katanya.

Menurutnya Pemprov Jateng terus menggencarkan berbagai strategi pengarusutamaan gender dan menjadikan program tersebut sebagai fokus utama dalam pemerintahannya.

Baca Juga

Upaya Kemandirian Ekonomi, IRT di Jakarta Timur Ikut Program Perempuan Berdaya

"Perempuan harus menunjukkan peran mereka dalam pembangunan, mengisi kursi-kursi strategis di pemerintahan," katanya.

Ganjar juga menilai bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan dan gaya pengambilan keputusan yang khas.

"Biasanya perempuan memiliki gaya kepemimpinan dan gaya pengambilan keputusan yang tenang dan komprehensif," katanya.

Menurutnya, ingga saat ini pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi mengenai program kesetaraan gender kepada seluruh masyarakat.

"Dalam konstruksi sosial, laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Kalau perempuan melahirkan dan menstruasi itu memang kodrat, tapi kalau mengurus anak, memasak, mengepel lantai dan lainnya, itu peran bersama antara laki-laki dan perempuan," katanya.

Edukasi semacam itu, kata Ganjar, diperlukan agar masyarakat memahami bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengisi pembangunan.

Sementara itu, senada dengan Ganjar Pranowo, Anggota Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah juga mengatakan mengenai perlunya kebijakan yang memuat perlakuan khusus untuk mencapai keseimbangan gender dalam jenjang kepemimpinan perempuan di ranah publik.

"Perlu adanya pemahaman baru dalam masyarakat dan kebijakan yang memuat perlakuan khusus atau affirmative action untuk mencapai keseimbangan gender," katanya. (ant/muu)