Anggota DPR Marah! Pemkot Pekalongan dan Sukabumi Larang Warga Muhammadiyah Shalat Id di Lapangan

Apabila masih terjadi perbedaan penetapan Salat Idul Fitri, yang paling bijaksana dilakukan Pemkot sedianya memberikan izin dua kali Salat Id di Lapangan terbuka tersebut, yakni diizinkan pada 21 April 2023 dan 22 April 2023.  

“Itu namanya sangat adil. Jangan sampai yang Salat Id tanggal 21 tidak diberikan izin justru tanggal 22 dibolehkan. Itu namanya tidak toleransi. Itu yang membuat munculnya semacam stigma ketidakadilan di dalam kasus ini,” ujarnya. 

Lebih jauh, Saleh Daulay menegaskan bahwa pmerintah sejatinya tidak bisa masuk pada wilayah keyakinan umat beragama. 

Pemerintah juga tidak bisa mengatur absolut awal Ramadhan dan awal bulan syawal atau lebaran. 

Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan fasilitas dan sarana pelaksanaan agama. Kemudian mengaturnya agar tertib aman dan tentram. 

Sehingga masyarakat benar-benar merasa dilindungi dalam rangka melaksanakan ajaran agamanya sebagaimana dijamin oleh konstitusi.  

“Setiap warga negara berhak untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai keyakinannya masing-masing,” imbuhnya.