News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Gugatan Partai Berkarya ke PN Jakpus Dianggap Buat Tutupi ‘Sesuatu’, Andi Picunang: Saya Anggap Itu Sesat

Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PSI Badaruddin Andi Picunang menilai gugatan Partai Berkarya ke PN Jakpus sebagai cara untuk menutupi suatu hal.
Jumat, 7 April 2023 - 22:52 WIB
Badaruddin Andi Picunang
Sumber :
  • Tim tvOne/Syifa Aulia

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PSI Badaruddin Andi Picunang menilai gugatan Partai Berkarya ke PN Jakpus sebagai cara untuk menutupi suatu hal.

Diketahui, Andi Picunang pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Berkarya periode 2016-2018 dan 2020-2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Yang jelas saya pernah jadi sekjen, pendiri Partai Berkarya, baik Bendahara Umum, tahu persisi kondisi Partai Berkarya saat itu dan saat ini. Saya melihat ini hanya mengambil momen untuk mungkin menutupi sesuatu lah,” kata Andi saat ditemui di kantor Dewan Pertimbangan Nasional PSI, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2023).

“Karena kita kan ada beberapa teman-teman yang masih ada di dalam, khususnya anggota DPRD saat ini merasa terintimidasi dengan alasan bahwa pemilu ditunda dan sebagainya. Saya kira ini bagian dari untuk meyakinkan itu. Tapi saya anggap itu sesat,” sambungnya.

Menurutnya, gugatan Berkarya yang meminta tahapan Pemilu 2024 ditunda ini tidak memiliki landasan hukum. Untuk itu, Andi menilai mustahil gugatan tersebut diloloskan oleh PN Jakpus.

“ini kan tahapan sudah berjalan tinggal 23 hari lagi pendaftaran caleg di KPU lewat Silon. Saya kira sangat mustahil,” imbuhnya.

Andi menjelaskan Berkarya tidak bisa mengikuti jejak Partai Prima yang pernah menggugat KPU ke PN Jakpus dengan tuntutan serupa.

“Sekarang teman-teman lagi [menggugat] perdata mengikuti proses di Prima. Saya kira enggak bisa disamakan,” imbuhnya.

Menurut dia, kondisi Berkarya berbeda dengan Partai Prima. Pada tahap pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024, Prima sempat mengikuti tahap verifikasi administrasi. Sedangkan Berkarya sudah tidak diterima saat pendaftaran.

“Jadi alas hukumnya apa, sementara kita teman-teman di Berkarya termasuk saya sebelumnya sudah melakukan proses hukum yang sesuai dengan aturan. Apakah lewat Bawaslu, PTUN, dan ternyata tidak bisa berlanjut,” jelas Andi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Andi meyakini PN Jakpus akan menolak gugatan Berkarya dan tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Pasalnya, baik penyelenggara pemilu sampai pemerintah sudah mempersiapkan tahapan pemilu.

Selain itu, dia menambahkan penundaan pemilu juga harus memiliki landasan hukum yang kuat. Lalu, harus melalui amandemen UUD 1945.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral