Mahfud MD Sebut Sudah Kantongi Daftar Sindikat Perdagangan Orang di Batam

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pihaknya telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang bermain dalam kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Batam, Kepulauan Riau. 

Pernyataan ini Mahfud ungkapkan usai menyambangi shelter Santa Theresia Romo Paschalis di Batam.

"Saya sudah punya daftar jaringan itu. Ternyata ini melibatkan jaringan-jaringan baik kantor pemerintah maupun swasta," kata Mahfud, Rabu (5/4/2023).

Meski sudah jelas daftar tersebut dikantongi oleh Mahfud, sejumlah daftar tersebut masih harus dilakukan uji sahih terlebih dahulu.

"Tentu banyak sumber yang harus kami cross check. Sehingga, nanti tindakan dan langkah-langkah lebih pasti," kata dia.

Mahfud mengatakan nanti sesampainya di Jakarta pihaknya akan mengolah data yang telah diterimanya.

Kemudian, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus perdagangan orang ini.

Menurut dia, perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat membahayakan dan mengancam kemanusiaan. Tidak hanya terkait jiwa manusia, tapi juga kemanusiaan. 

"Karena pemerintah tidak main-main. Yang jelas tindakan perdagangan orang ini sangat keji. Tidak hanya jiwa manusia, tetapi secara kemanusiaan," ujar dia.

Diketahui dia mengunjungi shelter Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau (KKPPMP) di Batam, Kepulauan Riau. Shelter ini dikelola RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong.

Sebagai informasi, beberapa waktu ini kasus pekerja migran ilegal di Batam menjadi sorotan masyarakat setelah salah seorang pejabat BIN di Kepulauan Riau melaporkan aktivis migran Romo Paschalis ke polisi. 

Laporan tersebut dilayangkan setelah Romo melaporkan keterlibatan pejabat BIN dalam kasus tersebut.

Beberapa minggu lalu, laporan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Romo Paschalis dicabut.

Tidak hanya itu, fakta terbaru menyebutkan kapal pekerja migran ilegal yang sering tenggelam diduga disengaja karena untuk mengelabui patroli aparat pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua BP2MI Benny Rhamdani saat berkunjung ke Batam. (rpi/nsi)