Kemenkeu Gelontorkan Rp23 Triliun untuk Pembangunan IKN 2023, Kementerian PUPR Minta Anggaran Tambahan

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) periode 2023 sebesar Rp23 triliun.

“Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub, serta beberapa kementerian itu sekitar Rp23 triliun,” tuturnya, saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, dikutip Rabu (22/3/2023).

Namun di luar angka tersebut, anak buah Menkeu Sri Mulyani ini mengatakan bahwa ada permintaan lain dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengadaan tanah di IKN.

“Tapi ada tambahan-tambahan baru nih, misalnya kan Pak Presiden minta tanah yang untuk disiapkan untuk para investor disiapin, nah itu nanti perlu land development,” katanya. 

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR dikabarkan juga akan meminta tambahan anggaran sekitar Rp7-8 triliun. Angka tersebut masih tentatif, masih ada kemungkinan bertambah.

Kendari demikian, Prastowo tidak membeberkan lebih lanjut anggaran tambahan yang diminta oleh Kementerian PUPR untuk kepentingan apa.

Sebelumnya, Proyeksi pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur, kerap diperbincangkan banyak orang. Baik ada yang sepakat wacana tersebut direalisasikan, namun tak sedikit pula yang menentang proyeksi tersebut.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas Sumedi Andono Mulyo mengatakan Pemerintah Pusat tengah gencar melakukan pembangunan sosial terhadap masyarakat setempat terkait rencana pemindahan Ibu Kota ini.

Ada pun, proyeksi pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama periode 2022-2024, tahap kedua 2024-2029, tahap ketiga periode 2030-2034. Kendati demikian hal yang digodok dalam tiga tahap ini cukup banyak.

“Penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikkan lahan, pembangunan fasilitas umum, melibatkan masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait,” kata Sumedi, di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa akan banyak melibatkan warga lokal dalam menyukseskan proyeksi pemindahan Ibu Kota ini.

“Kita akan melakukan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan,” jelasnya.

“Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal dan pengembangan lembaga pendidikan dan riset kelas dunia,” sambung dia.

Sumedi menegaskan, dalam menjalankan gagasan pembangunan sosial tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Harus dilakukan secara bertahap, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 12 tahun.

Sementara untuk tahap selanjutnya, periode 2035-2039 dan periode 2040-2045 akan berfokus pada menjaga ketahanan sosial-budaya hingga peningkatan kapasitas dan daya saing SDM.

“Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat pengembangan IKN yang sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas dunia,” pungkas dia. (agr/ree)