KPK Ajak Masyarakat Tetap Bayar Pajak: Kalau Enggak Mau Bayar Ya Jangan di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah sibuk bersih-bersih oknum pegawai yang selama ini meresahkan masyarakat.

Deputi Pencegahaan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengingatkan masyarakat agar taat pajak, meski saat ini muncul oknum-oknum Kemenkeu yang pamer harta kekayaan.

Menurutnya, KPK dan Kemenkeu masih berupaya menindaklanjuti temuan harta kekayaan yang diduga tidak sesuai bagi pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Semangatnya bersih-bersih yang oknum itu harus dibersihkan. Namun, jangan bilang kita berhenti bayar pajak," kata Pahala di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Pahala menjelaskan pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu diperhatikan.

Soal pejabat pajak yang suka pamer harta kekayaan, kata dia, akan segera ditindaklanjuti Kemenkeu dan KPK.

Baca Juga

KPK Usut Dugaan Benturan Kepentingan Kepala KPP Banjarmasin, Rangkap Jabatan 12 Perusahaan Disorot

"Pajak itu kewajiban. Kalau enggak mau bayar, ya, jangan di Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengirim surat laporan temuan 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup.

Menurut Pahala, surat tersebut berupa daftar nama-nama pegawai pajak beserta beberapa perusahaan yang sulit terungkap.

"Kita kirim surat laporan itu ke Itjen Kemenkeu hari ini, ya. Jelas sebagai langkah kerja sama KPK-Kemenkeu, itu kami minta ditindaklanjuti 134 orang itu," imbuhnya.(lpk)