Anies Baswedan Dituding Bertanggung Jawab Atas IMB Plumpang, Nasdem: Melanjutkan Kebijakan Jokowi

Jakarta, tvonenews.com - Baru-baru ini isu mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) korban Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, menyita perhatian publik hingga tokoh elit politik. Bahkan, soal penerbitan IMB tersebut menjadi senjata untuk saling tuding hingga menuai pro dan kontra. Beberapa menyudutkan kebijakan era Gubernur Anies Baswedan.

Sekjen Anies Baswedan Center, Heikal Safar mengatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

"Persoalan penerbitan IMB oleh Anies selama 3 tahun pada kawasan tanah Merah merupakan kebijakan kepala daerah yang memiliki rasa kemanusiaan pada warganya, agar mendapat fasilitas publik seperti jalan dan air bersih," kata Heikal, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (9/3/2023)

Heikal juga menambahkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI sebenarnya bisa dikatakan melanjutkan kebijakan pendahulunya yakni Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Perlu dicatat juga penerbitan IMB ini didasari oleh telah terbitnya KTP di RT/RW di era kepemimpinan Jokowi pada tahun 2013 sebagai janji politik jokowi," lanjut Heikal.

Oleh karena itu, lanjut Heikal, sebaiknya kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang dikembalikan ke pokok perkaranya, tanpa mempolitisasi peristiwa itu.

Baca Juga

Jokowi Diperiksa Polresta Solo untuk Lengkapi Berkas Perkara di Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Palsu

"Kita tunggu hasilnya dari investigasi Mabes polri yang sedang dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI Dedek Prayudi menyalahkan Anies atas banyaknya warga tanah merah yang jadi korban dalam musibah kebakaran Depo Pertamina Plumpang. 

Dedek mengatakan dasar pembuatan IMB itu harusnya adalah sertifikat hak milik. Sedangkan warga tanah merah tak memiliki itu namun Anies tetap mengeluarkan IMB. 

Karena Anies telah mengeluarkan IMB sementara yang tidak sesuai prosedur aturan hukum, Dedek mengatakan ada dua kemungkinan yang mendasarinya. Lantaran Anies tak tahu mengenai kelayakan kawasan itu untuk ditinggali atau Anies memang sengaja membiarkan warga tinggal di tempat yang bahaya demi menghasilkan kebijakan yang populis. 

"Di luar itu semua saya menyimpulkan ya, di sini cuman ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa, kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa," kata Dedek di acara Catatan Demokrasi tvOne, Selasa malam 7 Maret 2023. (ant/ito)