Presiden Jokowi Angkat Kembali Usul Era Fauzi Bowo Soal "Buffer Zone" Depo Pertamina Plumpang

Jakarta, tvonenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat kembali usulan adanya "buffer zone" atau area penyangga yang pernah diwacanakan sejak DKI Jakarta dipimpin Gubernur Fauzi Bowo, tahun 2009 lalu.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dulu pembangunan buffer zone memang sejatinya sudah direncanakan.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai," kata Jokowi di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Namun, kata Jokowi, rencana pembangunan buffer zone tersebut belum sampai pada titik mencarikan solusi bagi para penduduk sekitar. 

Karena itu, dia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi. Sebab, kawasan Plumpang ini menurutnya memang zona berbahaya yang tidak bisa ditinggali.

(Presiden Jokowi meninjau salah satu posko korban kebakaran, yakni di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023). Sumber: tim tvonenews.com)

"Tetapi memang belum sampai pada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah Merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi segera, apa, keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," kata dia.

Diketahui, pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, pernah ada wacana mengenai pembangunan "buffer zone" atau area penyangga di sekitar depo pertamina plumpang. 

Usulan mengenai buffer zone ini kemudian disampaikan kembali oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono kemarin. Heru mengatakan pada 2009, Pemprov DKI pernah mengusulkan kepada Pertamina bahwa harus ada buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang.

"Dulu konsepnya 2009 pemerintah daerah tentunya dengan jajaran forkopimda mengusulkan kepada Pertamina bahwa harus ada buffer zone selebar 50 meter, kira-kira itu. Kita kembalikan ke Pertamina lagi," kata Heru.

Polemik Buffer Zone

Kawasan Depo Pertamina Plumpang, di Jakarta Utara yang hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dengan permukiman warga di kawasan Tanah Merah itu juga pernah menjadi perdebatan politik di Jakarta.

Permasalahan sengketa permukiman warga di Tanah Merah itu pernah disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun 2016 silam.