Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut baik tema yang diusung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen G20 yang ke-8 (P20) di bawah presidensi Indonesia, yakni stronger parliament for sustainable recovery (parlemen yang lebih kuat untuk pemulihan yang berkelanjutan).

Hal tersebut disampaikan Guterres dalam pesan melalui rekaman video yang disampaikan pada sesi pembukaan KTT P20 ke-8 di Jakarta, Kamis.

“Saya menyambut fokus Anda untuk parlemen yang lebih kuat untuk pemulihan yang berkelanjutan. Ada bukit curam yang harus dipanjat,” katanya.

Dia melanjutkan bahwa saat ini alih-alih pemulihan, yang tampak siap “menyambut” dunia adalah resesi yang dapat mendatangkan berbagai tantangan lainnya, termasuk inflasi, hutang yang mencengkeram, ketimpangan yang melebar, kemiskinan yang semakin dalam, serta konflik dan planet yang kian memanas.

“Masyarakat dunia mengalami hidup dalam krisis, dengan dampak terbesar yang dirasakan oleh perempuan dan generasi muda. Kita membutuhkan respons yang mengusung kepentingan manusia dan tidak unilateral,” ujar Guterres yang juga mengatakan bahwa langkah yang diambil sebagai respon harus mencakup semua masyarakat global.

Dia pun mengajukan tiga hal yang perlu diperhatikan guna mencapai tujuan pemulihan yang berkelanjutan.

“Pertama, untuk menyelamatkan iklim, kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis, mengganti minyak fosil dengan energi terbarukan, meningkatkan pendanaan untuk upaya adaptasi, dan menangani berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana,” paparnya.

Poin kedua yang ia sampaikan yakni terkait stimulus untuk penerapan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menurut Guterres, KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali nanti menjadi titik awal yang baik.

Stimulus SDG tersebut akan mencakup peningkatan dalam pendanaan concessional untuk negara-negara berkembang, pembebasan hutang yang lebih besar, serta likuiditas yang lebih luas.

“Dan kita membutuhkan pemerintah-pemerintah G20 untuk memberikan mandat terhadap bank-bank pembangunan multilateral untuk menjadikan model bisnis mereka mendukung bagi transisi menuju ekonomi yang memiliki ketahanan iklim dan berbasis energi terbarukan,” tambahnya.

Adapun yang terakhir, dia mengatakan bahwa perlu ada penyetaraan ulang terhadap kuasa dan sumber daya antara negara-negara maju dan berkembang.