Posisi Indonesia Berperan Kuat pada Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Global

New York - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan peran Indonesia dalam memperkuat infrastruktur kesehatan global. Salah satunya dengan melalui program pendanaan global (Financial Intermediary Fund/FIF) yang telah disepakati G20 di bawah presidensi Indonesia.

“Sebagai Presiden G20, Indonesia telah menghasilkan disepakatinya program pendanaan global Financial Intermediary Funding for Pandemic Prevention sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur kesehatan global,” kata Retno dalam pertemuan tingkat menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York, Senin, (19/09/2022)

Menurut Retno, hingga saat ini komitmen dana FIF telah mencapai US$ 1,4 miliar, atau sekitar Rp21 triliun. Dana itu ditujukan untuk mencegah pandemi di masa datang.

Dalam forum itu, Retno juga menyampaikan peran Indonesia dalam mendorong pembentukan Perjanjian Pandemi (Pandemic Treaty), yang akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.

Untuk bisa menghadapi pandemi di masa datang, kata Retno, Indonesia mengusulkan tiga hal. Pertama, membangun ketangguhan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dengan penyediaan dukungan pendanaan. 

Kedua, memperkuat peran WHO untuk pengelolaan isu kesehatan global. Ketiga menegaskan pentingnya konsolidasi dengan Kelompok Oslo untuk memajukan pembahasan agenda kesehatan global, termasuk untuk memperjuangkan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua.

Baca Juga

Kejaksaan Negeri Magetan Tetapkan Ketua DPRD Suratno dan Lima Orang Lainnya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir

Foreign Policy and Global Health (FPGH) didirikan pada tahun 2007. FPGH adalah inisiatif Menteri Luar Negeri tujuh Negara, masing-masing Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.

Keketuaan FPGH dipegang secara bergilir setiap tahun untuk mengulas tema spesifik mengenai kebijakan luar negeri dan kesehatan, yang kemudian diusulkan menjadi rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota FPGH menegaskan pentingnya peran forum tersebut, terutama untuk memastikan kesetaraan akses bagi semua negara terhadap vaksin serta penguatan ketahanan kesehatan negara, misalnya melalui alih teknologi kesehatan.

Pertemuan FPGH berlangsung di sela-sela perhelatan High Level Week Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, AS. (hw/ppk)