Strategi Pertahanan Baru AS, Dorong Sekutu Belanja Militer 5 Persen PDB

tvOnenews.com - Amerika Serikat (AS) memiliki strategi pertahanan baru. Yakni mendorong seluruh sekutu dan mitra Washington meningkatkan belanja militer hingga lima persen dari produk domestik bruto (PDB) serta mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan nasional masing-masing.

Dokumen Pentagon itu menegaskan agenda Presiden Donald Trump tentang “America First” dan “peace through strength”, seraya menyebut sekutu harus berperan lebih besar, bukan lagi sebagai “ketergantungan generasi terakhir”, karena AS perlu memprioritaskan pertahanan wilayahnya dan kepentingannya di Belahan Barat.

“Kami akan mendorong agar sekutu dan mitra memenuhi standar ini di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa,” bunyi Strategi Pertahanan Nasional pertama sejak Trump kembali menjabat setahun lalu, merujuk pada target lima persen.

Dokumen itu menyatakan bahwa bila sekutu memenuhi target tersebut bersama AS, mereka akan mampu membangun kekuatan untuk mencegah atau mengalahkan calon lawan di setiap kawasan utama dunia, bahkan menghadapi agresi secara bersamaan.

Anggota NATO telah berkomitmen memenuhi tuntutan Trump menaikkan belanja pertahanan dari dua persen menjadi lima persen PDB pada 2035. Target baru NATO terdiri dari 3,5 persen untuk belanja militer inti dan tambahan 1,5 persen untuk pengeluaran terkait keamanan.

Sambil memuji Eropa dan Korea Selatan karena berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan sejak Trump kembali berkuasa, dokumen itu mengisyaratkan sekutu besar lain, termasuk Jepang, akan menghadapi tekanan lebih besar dari Washington.

Baca Juga

PM Takaichi Kirim Penghormatan ke Kuil Yasukuni, China: Kuil Penjahat Perang

Sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Gedung Putih pada Desember, dokumen pertahanan tersebut menyinggung China dan pembangunan militernya yang pesat, meski dengan nada lebih lunak dibanding versi sebelumnya.

Pendekatan pemerintahan Trump disebut untuk menangkal China di Indo-Pasifik melalui kekuatan, “bukan konfrontasi”.

Dalam dokumen 34 halaman itu tidak ada penyebutan Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan diklaim China, di tengah meningkatnya tekanan militer Beijing di kawasan tersebut.

“Presiden Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan saling menghormati dengan China,” bunyi dokumen itu, seraya menambahkan bahwa tujuan Washington bukan untuk mendominasi Beijing.