Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, tapi Menlu Sugiono Tegaskan Belum Ada Pembicaraan dengan AS

Kuala Lumpur, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Gaza, namun hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi dengan Amerika Serikat mengenai pengiriman pasukan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Itu yang diskusi siapa ya? Haha. Satu, memang kita berkomitmen untuk mengirim pasukan perdamaian untuk mengatasi situasi di Gaza. Yang kedua, detailnya seperti apa belum tahu, ya kan,” ujar Sugiono, dikutip Rabu (29/10/2025).

Ia menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan teknis terkait bentuk, mekanisme, maupun jumlah personel yang akan diterjunkan ke wilayah konflik tersebut.

“Kalau boleh saya bilang term of reference-nya seperti apa belum ada, ya kan. Apalagi kalau ditanya diskusi, pembicaraan juga belum ada. Tapi kita menyampaikan komitmen dan kesiapan kita. Kita lihat nanti turunan detail dari proposal itu dan turunan detail dari apa yang kita komitkan kepada mereka. Tapi yang pasti Indonesia juga mempersiapkan pasukan,” jelasnya.

Sugiono menambahkan, pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza harus melalui mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Oh iya. Itu harus ada mandat dari Security Council PBB. Dan kita harap ya mandat itu ada. Makanya belum ada diskusi, belum ada apa karena detailnya sampai sana belum,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan terkait jumlah pasukan yang akan dikirim, Menlu Sugiono mengatakan bahwa Indonesia akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Sesuai kebutuhannya nanti berapa,” singkatnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN–Amerika Serikat di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025 telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk menempatkan pasukan di Gaza sebagai bagian dari upaya mendukung rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

Namun, langkah tersebut masih menghadapi kendala diplomatik. Israel menegaskan bahwa hanya pihaknya yang berwenang menentukan negara mana yang dapat berpartisipasi dalam pasukan perdamaian.

“Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.