Tragedi Kelaparan di Gaza dan Barat yang Diam

Paris, melalui perannya yang sentral di Eropa, dapat memimpin upaya embargo senjata di benua tersebut terhadap Israel, mengoordinasikan koridor udara dan laut kemanusiaan dengan sejumlah negara mitra di kawasan Mediterania, serta secara terbuka mendukung investigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas berbagai bentuk kejahatan yang telah dilakukan rezim Zionis Israel.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis memiliki wewenang untuk mengajukan resolusi yang menegakkan kepatuhan terhadap hukum internasional, bahkan jika ada pihak lain yang memvetonya.

Keempat, Jerman yang "setia" menjadi salah satu pendukung terkuat Israel antara lain karena alasan tanggung jawab historis, juga harus mengondisikan bantuan militer dan ekspor senjata pada kepatuhan yang terverifikasi terhadap hukum internasional.

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar Uni Eropa, Jerman dapat mendorong tekanan kolektif Eropa untuk koridor kemanusiaan yang tidak terbatas dan mendukung mekanisme akuntabilitas hukum, alih-alih mengabaikan kasus-kasus ICC.

Jika Jerman ingin menepati komitmennya untuk "tidak pernah terulang lagi", maka prinsip yang sama harus diterapkan secara universal, bahkan ketika pelakunya adalah merupakan salah satu sekutu mereka. Apa pun yang kurang dari itu akan mengkhianati pengalaman sejarah dan norma-norma internasional.

Kabar terbaru, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz memang telah mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (25/7) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan tanpa syarat semua sandera, serta pencabutan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan.

Pernyataan itu menggambarkan bencana kemanusiaan di Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima dan menyerukan tindakan segera untuk memenuhi kebutuhan paling dasar penduduk, termasuk akses terhadap makanan dan air.

Untuk itu, para pemimpin tersebut mendesak Israel agar segera mencabut pembatasan terhadap aliran bantuan dan mengizinkan PBB serta LSM kemanusiaan untuk beroperasi tanpa hambatan. Selain itu, mereka memperingatkan Israel mengenai ancaman aneksasi, perluasan permukiman, dan aksi kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina yang sangat merusak prospek solusi dua negara yang dinegosiasikan.

Berbagai bentuk peringatan itu memang layak untuk disampaikan, tetapi sudah kerap terjadi bahwa yang dilakukan negara-negara Barat hanya sebatas retorika sehingga berbagai bentuk kekejaman dan kekejian yang dilaksanakan Israel akan terus dapat dilakukan dengan impunitas.