Desakan dari Parpol Meluas, Golkar Susul PDIP Minta Prabowo Reshuffle Hasan Nasbi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Hasan Nasbi selaku juru bicaranya teledor dalam berucap. Reshuffle atau sekedar evaluasi perlu dilakukan.

Menurutnya, Prabowo harus mengevaluasi Hasan Nasbi agar bersikap hati-hati ketika menanggapi suatu isu.

“Fungsi komunikasi pemerintahan itu adalah menghadirkan cahaya, sehingga orang memandang pemerintah itu atau memandang negara ini tidak gelap karena kehadiran cahaya dari komunikasi pemerintah,” jelas Sarmuji saat dihubungi, Selasa (8/4/2025).

Sarmuji mengatakan tugas juru bicara pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang valid dan otoritatif, sehingga berdampak positif bagi bangsa.

“Jadi memang itu tugas yang krusial sebenarnya, tapi ya ini kan proses saling belajar ya, mungkin ada kesalahan. Solusinya bisa dua, bisa mengganti atau memperbaiki diri,” ujarnya.

“Kan, kalau bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi, tentu itu baik juga. Kecuali kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, mungkin lain urusannya,” tambah Sarmuji.

Baca Juga

Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU KPK, CPI Turun Disebut PR Sistemik

Dia menambahkan Hasan Nasbi harus belajar menanggapi suatu isu tanpa tergesa-gesa, harus memiliki perspektif positif, dan lebih berempati.

Meski demikian, Sarmuji menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, apakah Hasan Nasbi diganti atau hanya perbaikan.

“Jadi memang opsinya tidak mesti pergantian, tetapi bisa juga perbaikan juga. Intinya evaluasi,” tandas dia. 

Sebelumnya, melansir viva, Politisi PDIP Guntur Romli, menilai reshuffle yang dilakukan apakah itu terhadap menteri maupun kepala lembaga, bisa dilihat dari kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Salah satu yang disorotnya adalah pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, soal teror kepala babi di Kantor Tempo.

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," kata Guntur, Jakarta, Sabtu 5 April 2025, dikutip dari viva.

(saa/vsf)