PM Kanada Justin Trudeau Gunakan UU Darurat Untuk Selesaikan Protes di Perbatasan

Ottawa, Kanada - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyatakan, akan menerapkan kekuasaan darurat yang jarang digunakan untuk menindak rangkaian protes yang telah menyebabkan penyeberangan menuju Amerika Serikat terputus serta melumpuhkan beberapa kawasan di ibu kota negara, Ottawa.

"Aksi-aksi blokade ini merugikan ekonomi kita dan membahayakan keselamatan masyarakat," kata Trudeau saat konferensi pers, Senin (14/2).

"Kita tidak bisa dan tidak akan membiarkan aksi-aksi ilegal dan berbahaya terus berlangsung," katanya menegaskan.

Undang-undang Darurat 1988, yang akan digunakan Trudeau, yang memungkinkan pemerintah federal membatalkan kebijakan pemerintah provinsi.
Dengan UU itu, pemerintah federal juga berwenang menerapkan langkah-langkah khusus untuk sementara waktu guna memastikan keamanan dalam keadaan terkendali selama masa darurat nasional.

Untuk dapat diterapkan, tindakan darurat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Parlemen Kanada dalam tujuh hari. Parlemen memiliki wewenang untuk mencabut langkah tersebut.

Sebelumnya pada Senin, para pemimpin empat provinsi (Alberta, Quebec, Manitoba, dan Saskatchewan) menyatakan menentang rencana pemberlakuan UU tersebut, yang menurut mereka tidak diperlukan. Makin banyak kalangan yang menunjukkan rasa frustrasi atas demonstrasi yang terus berlangsung di kota perbatasan di Kanada, yaitu Windsor, Ontario, dan Ottawa.

Para pengritik menganggap polisi terlalu lunak dalam menyikapi aksi protes itu, yang kini telah memasuki pekan ketiga.