Lewat Pembicaraan Bilateral, Vietnam dan China Bahas Perdamaian di Laut China Selatan

Beijing, tvOnenews - Vietnam dan China melakukan pembicaraan bilateral terkait perdamaian di Laut China Selatan.

Presiden Vietnam, To Lam, membahas hal tersebut dengan Perdana Menteri China, Li Qiang di Hanoi, pada Minggu 13 Oktober 2024 kemarin, dilansir dari laman ANTARA, Senin (14/10/2024).

PM Li bertemu Presiden Lam saat melakukan kunjungan resmi tiga hari ke Vietnam. Kunjugan PM Li ke Vietnam dilakukan dalam rangka membahas pengembangan hubungan kedua negara secara lebih mendalam, substantif, dan komprehensif, sesuai aspirasi serta kepentingan bersama rakyat kedua negara, demi perdamaian, kerja sama, dan pembangunan di kawasan serta di kancah internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Lam meminta semua pihak untuk menjaga situasi tetap terkendali dan menemukan metode serta solusi yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan melalui kontak tingkat tinggi dan secara langsung antara otoritas terkait.

Lam menekankan bahwa Vietnam dan China harus memajukan kerja sama mereka sesuai dengan tingkat hubungan bilateral dan hukum internasional mereka, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Baca Juga

Kembangkan Kawasan TOD, MRT Jakarta Teken Kerja Sama dengan Shenzhen Metro Group

Lebih lanjut, Lam juga menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan.

Pesan tersebut disampaikan Lam setelah Vietnam merasa tidak nyaman dengan penggunaan kekuatan oleh Penjaga Pantai China yang menghalangi nelayan Vietnam di Laut China Selatan.

China Tak Sebutkan soal Sengketa Laut China Selatan dalam Pembahasan Bilateral dengan Vietnam

Namun di sisi lain, China hanya menyampaikan soal hubungan bilateral pada pertemuan dengan Vietnam.

Mereka tidak menyinggung soal sengketa di Laut China selatan dan hanya memfokuskan pada hubungan bilateral kedua negara.

Meski demikian, PM Li menyatakan bahwa China siap bekerja sama untuk memperdalam komunikasi strategis, koordinasi dan solidaritas, serta membangun komunitas dengan masa depan bersama dengan Vietnam dengan memajukan persahabatan tradisional.

Selama pertemuan Li dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, kedua pihak sepakat untuk tetap berkomitmen pada konsultasi yang bersahabat dalam mengelola perbedaan secara tepat dan mengembangkan kerja sama di wilayah maritim.

Sengketa Laut China Selatan

Seperti diketahui, Laut China Selatan telah menjadi pusat sengketa kedaulatan antara negara-negara di kawasan tersebut sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2, ketika negara-negara pesisir mulai memperoleh kemerdekaan.

China mengeklaim kedaulatan atas 80 persen Laut China Selatan untuk pertama kalinya dalam peta yang diterbitkan pada 1947.

Selain Beijing, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia juga mengeklaim hak atas wilayah, yang kaya akan sumber daya bawah laut tersebut.

Selain negara-negara di kawasan itu, Amerika Serikat (AS) juga menentang pembangunan pangkalan militer dan kehadiran armada sipil China di pulau-pulau yang disengketakan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2016, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag setelah pengajuan oleh Filipina, klaim kedaulatan sepihak Beijing di Laut Cina Selatan dinyatakan tidak sah secara hukum.