Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura, Menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Evenri Sihombing dan Jajaran BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah - Gubernur didampingi Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Bahran SE., Evenri Sihombing Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa BPKP ditugaskan untuk melakukan Audit Perencanaan dan Program Kerja Pemerintah Daerah.

Apakah Perencanaan dan Program OPD sudah sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur atau sudah sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daera. Selanjutnya Evenri Sihombing, menyampaikan BPKP juga akan melakukan Audit Pendapatan Daerah melalaui OPD Penghasil, apakah realisasi pendapatan sudah sesuai dengan potensi yang ada.

Selanjutnya Evenri Sihombing juga menyampaikan Bahwa BPKP akan terus mendorong Perangkat Daerah dan Perusda untuk dapat terus meningkatkan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Fiskal Daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, menyampaikan terimakasih atas dukungan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah dan jajaran yang terus mendorong pemerintah daerah provinsi untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan Pemindahan IKN, sehingga akan ada perubahan kebijakan pembangunan daerah yang harus diwujudkan untuk mempersiapkan Sulawesi Tengah menjadi daerah Penyangga IKN. 

Seperti Persiapan Kabupaten Donggala menjadi daerah wisata karena wilayah tersebut sangat dekat dengan IKN. Selanjutnya mempersiapkan infrastruktur pendukung koneksitas dengan IKN dan peningkatan fiskal daerah melalui perusahaan daerah dan pengelolaan potensi daerah untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan fiskal daerah.

Selanjutnya Gubernur juga menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintahan kita dalam pemerintahannya sangat baik seperti nilai SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB, pertumbuhan pembangunan kita sangat baik tertinggi 2 secara nasional dan IPM kita meningkat menjadi 70,28 dan investasi terbesar secara nasional. 

Baca Juga

Pemprov Jakarta Teken MoU dengan BPKP, Pramono: Kami Persilakan Audit Tanpa Batasan

Angka Kemiskinan dan Pengangguran dapat turun 1 %. Gubernur meminta kepala Perwakilan BPKP kiranya memberikan dukungan terhadap peningkatan perusahaan daerah dalam peningkatan PAD.