Ditanya soal Kebijakan ERP, Kadishub DKI Jakarta Malah Jawab Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik Electronic Road Pricing (ERP) atau jalanan berbayar elektronik masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. 

Bahkan, menuai perdebatan tentang hadirnya kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat ini. Apalagi di masa saat ini, isu resesi mencuat di negara Indonesia.

Namun, sebagaimana diketahui, kebijakan yang bersifat elektronik ini tentu harus menggandeng teknologi mutakhir untuk optimalisasi kebijakan ERP.

Kendati demikian, saat ditanya soal kebijakan ERP dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Ia malah menjawab begini. 

Dia mengaku belum mengetahui akan mengusung teknologi seperti satelit atau tidak. Sebab, belum masuk ke dalam pembahasan tersebut.

"Untuk ERP, kami belum masuk ke teknologi," jelas dia, di Jakarta Pusat, pada Senin (30/1/2023).

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

Syafrin juga katakan, bahwa pihaknya bersama dewan legislatif dan jajaran lainnya masih membahas terkait penuntasan regulasi. 

Bahkan dia sebutkan, bahwa pembahasan ini masih digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Komisi B Bidang Perekonomian.

"Kami masih fokus pada penuntasan regulasi. Jadi kita berupaya untuk menyelesaikan regulasi dalam bentuk Perda, yang mana sekarang masih dalam pembahasan dengan Komisi B," ujarnya.

Sementara, terkait ratusan pengemudi ojek online yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta terkait penolakan kebijakan ERP, Syafrin, mengatakan akan menyerahkan keputusannya kepada anggota Dewan.

"Itu, apa pun keputusan dari Dewan, kami dari Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjutinya," ujarnya. (agr/aag)