Anggota Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi soal Dana Haji

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta pemerintah untuk melobi atau negosiasi pemerintah Arab Saudi soal dana haji 2023.

Politikus PKS itu menyebut dana haji 2023 bisa lebih murah jika negosiasi dan diplomasi pemerintah Indonesia jauh lebih kuat.

“Selama ini kita sudah mendorong pemerintah untuk memaksimalkan diplomasi baik secara formal maupun informal soal penyelenggaraan haji, khususnya terkait kuota dan pembiayaan pelayanan,” jelas Bukhori di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Menurutnya, ketika pemerintah berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, maka biaya pelayanan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bisa turun kurang lebih sekitar 30 persen.

“Mestinya ketika pemerintah kita memperkuat terhadap lobi-lobi dan diplomasi secara informal jauh lebih kuat, saya kira biaya itu masih bisa ditekan,” kata dia.

Buchori menjelaskan Indonesia adalah negara dengan jemaah haji terbesar di dunia. Untuk itu, jemaah Indonesia menjadi penentu harga dan konstelasi harga di Makkah dan Madinah.

Baca Juga

Waspada! Kemenhaj dan KJRI Jeddah Ingatkan Risiko Haji Ilegal, Bisa Berujung Deportasi dan Cekal 10 Tahun

Lebih lanjut, dia mengatakan kenaikan ongkos haji menjadi Rp 69 juta per jemaah dinilai sangat memberatkan masyarakat tingkat bawah.

“Apalagi tahun kemarin dan kemarinnya begitu sangat dimanjakan. Sementara tahun ini terjadi kenaikan yang sangat memberatkan,” ujarnya.

Untuk itu, dia menegaskan PKS akan berpihak kepada masyarakat agar ongkos haji bisa lebih murah. Meski mengalami kenaikan, tetapi tidak bertambah secara drastis.

“Dengan tidak membiarkan adanya cara-cara yang tidak fair dan profesional dalam penyelenggaraan ibadah haji atau pembiayaan haji,” pungkas Buchori. (saa/put)