Melintas di Jalan Jakarta Wajib Bayar, Begini Penjelasan Kadishub

Jakarta, tvOnenews.com - Isu bagi warga yang melintas dengan kendaraan di jalan DKI Jakarta dikabarkan akan dikenakan biaya atau wajib bayar. 

Bahkan, kabarnya Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tengah menggodok regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). 

Lebih mirisnya lagi, besaran tarif mulai dari Rp5 ribu hingga Rp19 ribu sesuai kategori dan jenis kendaraan.

Tak hanya itu saja, kabarnya peraturan ini diterapkan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

Lantas bagaimana penjelasan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan ini?

Baca Juga

Sampah Menggunung di Tambora, DPRD DKI Desak DLH segera Benahi Pengelolaan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, Electronic Road Pricing (ERP) menjadi progam DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan kemacetan.

Selain itu, dia jelaskan juga, bahwa hal ini ada dua strategi, yakni strategi full, tentang bagaimana layanan angkutan umum dibuat senyaman mungkin. 

"Sementara yang kedua strategi pushnya, bagaimana pembatasan lalu lintas itu dilakukan, sebelumnya kita sudah menjalankan kebijakan three in one, kemudian tidak efektif, kemudian naik lagi kebijakannya pembatasan sistem ganjil genap ERP," pungkas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada tvone. 

Kemudian, dia sebutkan saat Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan regulasinya.

Tak hanya itu saja, menyikapi isu itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjutak menuturkan, dirinya di DPRD dikasih contoh untuk melihat kota-kota besa di negara maju. 

"Kalau mereka (negara maju) incomenya per kavitas per sepuluh dari negara kita ya, tentu mereka tidak keberatan untuk prabayar, begitu juga pada negara-negara berkembang," kata Gilbert. 

Kemudian yang kedua di negara maju, ia sebutkan, negaranya menerapkan ERP bila transportasi publiknya sudah maksimal.

"Saya juga tidak mengatakan maksimal ya, karena London juga pun masih membangun mrt yang baru," ujarnya. 

Artinya ERP, ia sebutkan, adalah suatu pilihan terakhir bila suatu transportasi publik sudah maksimal atau optimal. Namun bila tidak maksimal jangan terapkan hal itu. 

"Apalagi kita mau resesi, ini nantinya menjadi tidak sinkron. apalagi jalan itu dibangun dari pajak, tetapi dikenakan pajak lagi, ini menjadi beban bagi masyarakat," katanya. (aag)