Buntut Perang Rusia-Ukraina, 1.600 Karyawan Pembuat Sepatu Nike di-PHK
- Istimewa'
Banten - tvOnenews.com - Buntut perang Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan dan tidak diketahui kapan berakhirnya.
Ternyata hal itu menyebabkan ketidakpastian ekonomi dunia dan menyebabkan berkurangnya permintaan pembuatan sepatu. Sehingga juga menyebabkan PT Nikomas Gemilang selaku produsen sepatu merek Nike terpaksa merumahkan alias phk 1.600 pegawainya.
"Konflik Rusia Ukraina di awal tahun, kenaikan harga bahan bakar secara global, tingkat inflasi yang tinggi, penurunan pesanan dan pengaruh berbagai faktor internasional lainnya, menyebabkan pasar sepatu olahraga internasional menurun drastis dan harga bahan baku terus meningkat," ujar Humas PT Nikomas Gemilang, Danang Widi P, seperti yang dikutip dari VIVA, Rabu (11/1/2023).
Bahkan, pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.
Perusahaan alas kaki kualitas ekspor yang berlokasi di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten itu mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan.
Akan tetapi, mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.
"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop recruitment, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," jelasnya.
Keputusan merumahkan ribuan pegawainya itu merupakan pilihan terakhir. Manajemen juga mengaku sudah berdiskusi dengan serikat buruh hingga pemerintah daerah (Pemda).
Pilihan pahit itu pun harus diambil. Setelah perusahaan juga melakukan upaya perampingan keuangan melalui pengurangan jam kerja, penggajian hanya 70 persen agar semua bisa tetap bekerja, tetap mendapat gaji meski hanya bekerja 3 hari.
Strategi itu telah dilakukan dalam 3 bulan terakhir, namun tidak bisa menyelamatkan kondisi perusahaan.
"Sejauh ini kita selalu berdiskusi dengan serikat, stakeholder pemerintah seperti disnaker. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang protes, karena kita selalu menjelaskan ini bukan kemauan perusahaan," ungkapnya. (viva/aag)
Load more