Kejagung Terima Pengembalian Berkas Perkara Ismail Bolong dan Dua Tersangka Lainnya

Jakarta, tvOnenews.com - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jam Pidum) menerima pengembalian berkas perkara tambang ilegal di Kalimantan Timur dengan tersangka Ismail Bolong, Selasa (10/1/2023).

"Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) menerima pengembalian berkas perkara dari Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam perkara tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

Ketut Sumedana Selain Ismail Bolong terdapat dua tersangka lainnya, yaitu BP alias Budi Prayugo, dan RP alias Rinto Paluna.

"Sebelumnya pada 28 Desember 2022, berkas perkara tersangka IB, tersangka BP, dan tersangka RP dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Tim Penyidik karena dinilai belum lengkap secara formil dan materiil," ungkapnya.

Sehingga perlu dilengkapi atau dipenuhi oleh Tim Penyidik sesuai dengan petunjuk Jaksa.

"Ketiganya disangkakan dengan Pasal 161 Undang-Undang Ri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undamng-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba," pungkasnya.

Penyidik Limpahkan Kembali Berkas Ismail Bolong ke JPU

Hari ini, Selasa (10/1/2023), Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri melimpahkan kembali berkas Ismail Bolong ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri akan mengirimkan kembali berkas perkara tersangka IB (Ismail Bolong)," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Selasa (10/1/2023).

Ramadhan menjelaskan penyidik sudah melengkapi berkas perkara tersebut sesuai petunjuk JPU.

Pelimpahan dilakukan setelah jaksa peneliti mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena belum lengkap (P-19) pada 27 Desember 2022 lalu.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri tanggal 23 November 2022 lalu.

Perkara tindak pidana tersebut berupa penambangan ilegal batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin usaha penambangan (IUP) dengan tersangka Ismail Bolong (IB), Budi Prayugo (BP) dan Rinto Paluna (RP).

Ismail Bolong dan dua orang rekannya ditetapkan sebagai tersangka penambangan tanpa izin di Kalimantan Timur.

Ketiganya terjerat Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Berdasarkan rilis Divisi Humas Polri, ketiganya dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. (ant/nsi/muu)