Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemprov DKI Jakarta 2023 Naik Sebesar Rp220 Miliar 

Jakarta - Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta naik sebesar Rp220 miliar, yang sebelumnya ditetapkan Rp648 miliar menjadi Rp868 miliar. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengungkapkan penambahan ini berdasarkan penyesuaian ini dilakukan usai draf rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD DKI 2023 dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Ada pun, Kemendagri menilai bahwa BTT DKI tahun 2023 dianggap masih kecil dan tidak sepadan dengan nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp74,3 triliun. 

Sehingga penambahan anggaran BTT akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan KUA-PPAS rancangan APBD 2023 sebesar Rp220,8 miliar. 

"Setelah kita sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kita alihkan ke belanja tidak terduga," ujar dia, melansir dari keterangan resmi, Jumat (30/12/2022). 

"Kemudian kegiatan multiyears harus memperhatikan masa jabatan Gubernur. Kebetulan saat ini dijabat Pj, dianggap berlaku satu tahun. Jadi tidak bisa multiyears, itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur," sambung dia  

Baca Juga

Kejaksaan Negeri Magetan Tetapkan Ketua DPRD Suratno dan Lima Orang Lainnya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir

Sementara dari jumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta sendiri mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar. Tetapi anggaran dipotong sebesar Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023, yakni alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS). 

Kemudian, untuk BOS PAUD dan BOP Kesetaraan dialokasikan anggaran sebesar Rp25,5 miliar, serta pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp40 miliar. 

"Jadi total yang bisa dimasukkan ke dalam BTT awalnya sebesar Rp285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp868,6 miliar. Postur tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah," pungkas dia. (agr/put)