Tarik Tambang di Unhas Belum Dapat Izin, Anggota Komisi III DPR Desak Polri Selidiki Pembuat Acara

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali mendesak Polri mengusut pihak dibalik pembuat acara tarik tambang di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan.

Pasalnya, acara tarik tambang yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Unhas Sulawesi Selatan ini belum mendapatkan izin dari Kapolsek.

Atas hal ini, Ahmad Ali meminta Polri menyelidiki pihak yang tetap memaksakan acara terselenggara.

"Saya kebetulan di Komisi III DPR mendapatkan informasi, Insya Allah valid, jika kegiatan tarik tambang tidak ada izin. Pertanyaannya kalau tidak ada izin, maka siapa yang menyuruh panitia melaksanakan kegiatan ini? Ya kan?," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem dalam keterangan tertulis, Senin (26/12/2022).

Di sisi lain, dia juga mempertanyakan ihwal perbedaan pernyataan dari kepolisian bahwa Kapolresta menyebut acara tarik tambang tersebut telah mengantongi surat izin.

"Fokusnya sekarang adalah siapa yang memberi perintah atau siapa yang memerintahkan acara itu harus digelar," tegas Ali.

Baca Juga

Yaqut dari Tahanan Rumah Balik Lagi ke Rutan, Anggota DPR: KPK Bikin Publik Bertanya-Tanya

"Siapa seseorang ini ya polisi lah yang mencari tahu. Itu tugas polisi kan? Tapi, tujuan dari tarik tambang ini kan jelas untuk memecahkan Rekor Muri. Harusnya dicari siapa aktor yang mempunyai ambisi itu. Kan harus jelas," sambung dia.

Ali menduga ada upaya dari anggota Polres untuk melindungi pihak yang membuat acara tetap terselenggara. Untuk itu, dia meminta kasus kematian yang terjadi di acara tersebut ditarik dari Polres.

"Harus ditarik di Polda atau di Mabes karena ada indikasi untuk melindungi," desaknya.

Meskipun kepolisian telah menetapkan Ketua Panitia Rahmansyah sebagai tersangka, namun Ali tetap mendesak Polri untuk mencari kembali dalang dari acara tersebut.

"Panitia kan hanya melaksanakan, yang menyuruh apakah institusi atau perorangan," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan Komisi III akan mengecek langsung kasus itu dan memanggil Kapolri jika kepolisian tidak mengusut kasus itu secara transparan dan tak tuntas. (saa/nsi)