Bupati Kepulauan Meranti Apresiasi Kemendagri Fasilitasi Penyelesaian Pembahasan DBH dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM

Jakarta – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah memfasilitasi pertemuan antara pihaknya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (21/12/2022). 

Pertemuan yang dipandu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni tersebut dihadiri Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu Adriyanto, serta Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mustafid Gunawan. Selain itu, hadir pula Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus. 

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari forum sebelumnya yang berlangsung pada Selasa (20/12/2022). Pada pertemuan pertama, turut hadir Bupati Kepulauan Meranti, Gubernur Riau Syamsuar, perwakilan Kemenkeu maupun Kementerian ESDM. Adapun pertemuan lanjutan ini untuk membahas lebih teknis mengenai produksi, lifting, hingga penetapan DBH Migas. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen (Agus Fatoni) dan Kemendagri karena memfasilitasi bertemu dengan (Kementerian) Keuangan dan ESDM, SKK Migas,” ujarnya saat ditemui usai pertemuan. 

Adil menuturkan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut persoalan mengenai DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti telah rampung dibahas. Sedangkan kekurangan pembayaran DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti akan dibayar setelah dilakukan audit oleh Kemenkeu. 

Sementara itu, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menuturkan, fasilitasi pertemuan tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri sebagai pembina dan pengawas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah. Dia menuturkan, pertemuan yang menghadirkan banyak pihak tersebut berlangsung kondusif. Seluruh pihak yang hadir membuka data dan mencocokkannya satu dengan lainnya. 

Baca Juga

Inovasi Daerah Tak Boleh Sporadis, BSKDN Kemendagri Sorot Pentingnya Kolaborasi OPD untuk Keberlanjutan

“Ya sebenarnya memang terbuka (datanya), kenapa selama ini tidak terbuka? Karena belum komunikasi, (sekarang) sudah komunikasi (sehingga) tidak ada dusta di antara kita, semuanya terbuka,” terang Fatoni di hadapan awak media.(chm)